JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan klarifikasi resmi terkait isu penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau yang sempat dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan telaah dokumen, program tersebut terbukti tidak membebani daerah, melainkan memberikan penghematan anggaran secara signifikan.

Klarifikasi komprehensif ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas Inspektorat Khusus Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri.

"Tidak terdapat data dan fakta yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah maupun Retribusi Daerah Provinsi Riau," tegas Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, SM Mahendra Jaya, Rabu (24/6/2026).

Menurut pemaparan data di lapangan, target retribusi kantin sekolah untuk tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp950 juta. Angka ini sesungguhnya hanya menyumbang sekitar 0,018 persen dari total target PAD Provinsi Riau yang mencapai angka Rp5,24 triliun. Menariknya, penerimaan retribusi dari sektor ini justru diproyeksikan jauh melebihi ekspektasi awal.

"Penerimaan retribusi kantin sekolah sampai akhir tahun anggaran diperkirakan mencapai Rp1,15 miliar atau 121,05 persen dari target yang ditetapkan," jelasnya.

Kekeliruan informasi yang sempat menyebar luas di publik bermula dari penjelasan Plt Gubernur Riau. Data yang dipaparkan saat itu dinilai tidak utuh karena hanya berpatokan pada realisasi penerimaan sementara, tanpa menyandingkannya dengan prognosis akhir tahun maupun persentase kontribusinya terhadap keseluruhan pendapatan daerah.

Lebih lanjut, keberadaan Program MBG justru terbukti menghadirkan efisiensi yang nyata bagi struktur keuangan daerah. Beban belanja makan dan minum untuk peserta didik di sekolah berasrama binaan Pemprov Riau kini terakomodir sepenuhnya melalui program nasional tersebut.

"Dengan adanya program ini, belanja daerah pada komponen tersebut dapat dihemat sekitar Rp45 miliar per tahun dan dialihkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah lainnya," urai Mahendra.

Pemerintah Provinsi Riau sendiri telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh inisiatif yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia ini. Program ini dinilai sangat krusial untuk memperbaiki asupan gizi pelajar, membangun sumber daya manusia yang unggul, serta memacu pergerakan roda perekonomian lokal.

Efek ganda dari berjalannya program ini juga dirasakan secara nyata di tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah Kota Pekanbaru mencatat adanya lonjakan perputaran ekonomi masyarakat, khususnya dari sektor pajak makanan, minuman, dan rantai pasok usaha pendukung. PAD Kota Pekanbaru bahkan sukses meroket dari kisaran Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun, yang salah satu faktor pendorong kuatnya adalah masifnya aktivitas ekonomi yang lahir berkat program pemenuhan gizi ini.

Menutup penjelasannya, Kemendagri menyoroti betapa pentingnya penguatan tata kelola data di lingkungan pemerintah daerah. Validasi antar instansi dan peningkatan kualitas perencanaan pendapatan sangat dibutuhkan agar ke depannya informasi yang tersaji ke ruang publik jauh lebih akurat. Seluruh hasil temuan lapangan dan evaluasi ini akan segera diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjadi landasan perumusan kebijakan strategis selanjutnya. ***