JAKARTA - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jumat (22/5/2026). Mereka mendesak lembaga auditor negara tersebut segera melakukan audit investigatif atas dugaan kredit macet senilai Rp30,33 triliun yang melibatkan perusahaan di bawah naungan Kalla Group.

Koordinator Lapangan sekaligus Humas KAPAK, Al Maun menyebutkan tuntutan ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya di BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya meminta aparat penegak hukum turut turun tangan mengusut dugaan gagal bayar atas pinjaman dari lima Bank Himbara.

"Jadi, kami juga tetap mendesak KPK dan Kejagung menyita aset Kalla Group jika gagal bayar," ujar Al Maun.

Dalam aksinya, KAPAK menyerahkan sejumlah data kepada BPK terkait aliran dana raksasa tersebut. Al Maun menjelaskan, dana pinjaman itu tidak terpusat, melainkan dipecah ke beberapa anak usaha Kalla Group yang bergerak di sektor energi terbarukan dan infrastruktur fisik.

Sebagai contoh, PT Poso Energi yang menggarap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sulawesi Tengah tercatat mengamankan komitmen pinjaman sebesar Rp9,6 triliun sejak tahun 2018.

"Di atas kertas, proyek ini dipuji sebagai transisi energi hijau. Namun, di balik itu, jaminan pembelian listrik (take-or-pay) oleh PLN menjadikan proyek ini sebagai mesin pencetak uang yang minim risiko bagi keluarga Kalla, sekalipun modalnya disokong penuh oleh bank BUMN," bebernya.

Perwakilan KAPAK telah beraudiensi dengan Humas BPK RI. Pihak BPK mengapresiasi partisipasi masyarakat dan berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan verifikasi serta pendalaman data.

Terkait isu ini, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla sebelumnya telah memberikan bantahan keras. Ia menegaskan kabar perusahaannya memiliki kredit macet adalah tidak benar dan sekadar upaya mendiskreditkan namanya.

"Perusahaan saya sudah 75 tahun. Tidak satu pun Hadji Kalla pernah kredit macet. Satu kali pun tidak pernah kredit macet," tegas Jusuf Kalla saat konferensi pers, Sabtu (18/4/2026).

Jusuf Kalla membenarkan adanya pinjaman sekitar Rp30 triliun untuk proyek PLTA, namun ia menjamin perusahaannya tidak pernah terlambat membayar cicilan satu hari pun.***