JAKARTA – Sejumlah tokoh senior industri properti tanah air berkumpul dalam forum Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia (BPO-REI) untuk membahas masa depan sektor perumahan nasional. Dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Ketua Kehormatan REI, MS Hidayat, Rabu (29/10), para “bos properti” sepakat memperkuat dukungan terhadap program 3 juta rumah dan memperjuangkan perbaikan pasar apartemen yang tengah terpuruk.

Sebanyak 37 tokoh senior REI hadir, termasuk mantan Menteri Perindustrian RI tersebut, bersama Ketua BPO-REI, Paulus Totok Lusida, dan sejumlah nama besar seperti James T. Riady, Sugianto Kusuma (Aguan), dan Soelaeman Soemawinata. Mereka berdiskusi santai namun serius membahas tantangan utama pengembang, mulai dari regulasi, daya beli masyarakat, hingga kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap pasar properti.

“Pertemuan ini untuk memberikan masukan kepada pengurus DPP REI dan pemerintah agar kebijakan yang dijalankan bisa lebih berpihak pada masyarakat. Kita ingin mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar MS Hidayat, Minggu (2/11/2025).

Menurutnya, sektor properti masih menjadi lokomotif penting pertumbuhan ekonomi, karena mampu menggerakkan lebih dari 185 industri turunan, dari bahan bangunan hingga jasa keuangan. Para senior REI pun menyatakan komitmennya untuk ikut mendorong target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Paulus Totok Lusida menambahkan, saat ini pemerintah telah memberikan sejumlah stimulus besar, mulai dari program 3 juta rumah, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, penambahan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit pada 2025, hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami juga mengusulkan kemudahan untuk masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan harga rumah hingga Rp500 juta. Bunganya komersial, tapi bebas PPN. Semoga bisa segera disetujui lewat peraturan presiden,” ujarnya.

Selain isu rumah subsidi, para pengembang juga menyoroti konsep hunian berimbang yang masih menjadi kendala di lapangan. Undang-undang mewajibkan pengembang membangun perumahan dengan komposisi seimbang antara rumah sederhana, menengah, dan mewah dalam satu kawasan. REI mengusulkan agar pemerintah membuka opsi lebih fleksibel, seperti pembayaran dana konversi atau pembangunan di wilayah berbeda namun dalam satu provinsi.

Masalah lain yang mencuat adalah biaya hidup di apartemen. Totok mengusulkan agar tarif service charge di apartemen dengan harga di bawah Rp1 miliar bisa diturunkan menjadi Rp12.000–Rp14.000 per meter persegi agar terjangkau bagi masyarakat menengah.

Soelaeman Soemawinata menambahkan, mahalnya living cost di apartemen membuat masyarakat enggan berpindah dari rumah tapak. “Air dan listrik apartemen masih dikenakan tarif komersial, bukan tarif rumah tinggal. Ini yang bikin biaya hidup jadi tinggi,” jelasnya.

James T. Riady dan Aguan juga mendorong agar para pengembang memanfaatkan fasilitas Kredit Program Perumahan (KUR Perumahan) dengan bunga rendah senilai Rp130 triliun yang telah disiapkan pemerintah. “Dana ini bisa mempercepat akses rumah bagi masyarakat dan mendukung pengembang kecil menengah,” kata James.

Sementara Aguan menilai REI perlu ikut serta dalam program renovasi rumah rakyat di berbagai daerah. “Banyak rumah masyarakat yang tidak layak huni. Pengembang punya tanggung jawab sosial untuk membantu memperbaikinya,” ujarnya.

Dari pertemuan para senior ini, mengemuka satu benang merah: industri properti Indonesia tengah memasuki babak baru. Di tengah tekanan pasar dan tantangan sosial, sektor ini diharapkan mampu menjadi motor pemerataan ekonomi dan solusi bagi krisis hunian rakyat. ***