PEKANBARU – Pemerintah membuka kembali blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun untuk 99 kementerian dan lembaga (K/L) usai menyelesaikan proses efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini dinilai akan memberi dorongan besar bagi pemulihan ekonomi daerah, termasuk di Provinsi Riau.

Ekonom senior Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, menyebut kebijakan ini sebagai kabar menggembirakan di tengah melambatnya belanja modal melalui APBD.

“Saat belanja APBD untuk modal melambat, ada gairah dari APBN, khususnya belanja modal K/L melalui DIPA. Ini dorongan besar bagi daerah,” ujar Dahlan saat dihubungi, Jumat (2/5/2025).

Ia menegaskan bahwa pencairan anggaran tersebut akan mempercepat realisasi DIPA kementerian dan lembaga di Riau yang sebelumnya sempat tertahan, terutama untuk proyek infrastruktur prioritas dan pengadaan aset yang sempat tertunda akibat pemblokiran.

Dahlan menjelaskan, data Kanwil Perbendaharaan Riau menunjukkan adanya kontraksi signifikan pada belanja K/L selama Maret 2025. Belanja barang turun hingga 64,65 persen (year-on-year), sedangkan belanja modal anjlok lebih dalam hingga 84,45 persen (year-on-year). Secara total, belanja K/L di Riau terkontraksi 33,94 persen.

Menurutnya, pelambatan ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya pemblokiran anggaran oleh pemerintah pusat berdasarkan Inpres efisiensi, proses transisi kabinet dan kelembagaan baru, serta revisi DIPA yang memerlukan waktu akibat perubahan program prioritas.

“Banyak satuan kerja juga menahan belanja karena masih menunggu kepastian struktur program dan kebijakan efisiensi,” jelasnya.

Namun dengan dibukanya blokir anggaran, Dahlan memperkirakan akan terjadi akselerasi belanja mulai triwulan II hingga akhir tahun, mengikuti pola nasional. Ia menyebut lonjakan belanja K/L nasional yang meningkat dari Rp83,6 triliun di Februari menjadi Rp196,1 triliun di Maret 2025, atau naik 372 persen, menjadi sinyal pemulihan yang kuat.

“DIPA Riau diproyeksikan akan menyusul. Normalisasi pola belanja diperkirakan terjadi di semester II, dengan tren kontraksi yang berbalik menjadi pertumbuhan positif,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa pemulihan bertahap akan terlihat pada belanja modal dan belanja barang yang paling terdampak di awal tahun. Sinkronisasi dengan kebijakan efisiensi APBD juga akan mendorong efisiensi fiskal, mengingat realisasi APBD Riau baru mencapai 5,35 persen.

Lebih jauh, Dahlan menilai pencairan anggaran ini akan berdampak langsung terhadap likuiditas sektor usaha di daerah.

“Ini akan menghidupkan kembali pelaku usaha lokal yang bergantung pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memulihkan sektor yang sempat terpukul akibat penurunan belanja barang,” pungkasnya. ***