PEKANBARU - Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPR RI, Abdul Wahid nenegaskan penolakannya terhadap rencana untuk dimasukkannya bidang Pendidikan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Riau ini, bila sektor pendidikan dipaksa masuk ke dalam RUU Ciptaker, berarti akan ada komersialisasi pendidikan. Padahal, pendidikan adalah kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sebelumnya, Wahid juga mengungkapkan bahwa lembaga penyelenggara pendidikan adalah nirlaba, bukan pencari laba sesuai putusan Mahkamah Agung.

"Kalau ini kita serahkan ke RUU Ciptaker, berarti ada komersialisasi pendidikan. Ini yang kita tidak mau. Komersialisasi pasti kepentingannya bisnis. Ini menurut saya perlu didudukkan. Masalah ini nanti bisa merambah pula ke pesantren," kata Wahid dalam rapat di Gedung DPR RI, Selasa (15/9/2020).

Pendidikan, lanjut Wahid, adalah tanggung jawab negara yang tertuang dalam UUD dan diperkuat dengan UU lain. Ini tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Intinya, pendidikan tetap harus diatur dalam UU tersendiri.***