
PEKANBARU – Langkah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar yang menggunakan fasilitas umum mendapat dukungan dari DPRD Kota Pekanbaru. Penertiban dinilai perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang publik sekaligus menjawab persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru dari Fraksi Golkar, Syafri Syarif, mengatakan persoalan bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum, termasuk saluran drainase, juga pernah disampaikan masyarakat kepadanya saat kegiatan reses.
Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban terhadap bangunan yang keberadaannya mengganggu kepentingan masyarakat.
"Kita mendukung, karena dulu waktu reses itu juga masuk keluhan masyarakat," ujar Syafri kepada GoRiau di Gedung DPRD Pekanbaru, Rabu (18/11/2026) pagi.
Menurutnya, penertiban perlu dilakukan apabila keberadaan bangunan maupun aktivitas PKL telah menggunakan ruang publik yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat secara bersama-sama.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketertiban kota, tetapi juga menyangkut kepentingan pengguna jalan, fungsi drainase, hingga kenyamanan lingkungan.
Salah satu contoh penertiban yang baru dilakukan Pemko Pekanbaru adalah pembongkaran 13 bangunan liar di Jalan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Selasa (17/11/2026). Bangunan yang berdiri di atas parit tersebut dibongkar menggunakan alat berat ekskavator oleh Satpol PP bersama tim gabungan.
Kepala Satpol PP Pekanbaru, Desheriyanto, menyebut penertiban itu merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat. Sebelum pembongkaran, pihaknya juga telah memberikan surat peringatan pertama hingga ketiga kepada pemilik bangunan.
Keberadaan bangunan tersebut dinilai mengganggu aliran air pada parit dan berkaitan dengan persoalan banjir yang dialami warga sekitar ketika hujan turun.
Syafri menilai, penertiban terhadap bangunan yang menggunakan fasilitas umum perlu mendapat perhatian pemerintah. Sebab, apabila dibiarkan, dampaknya dapat dirasakan masyarakat yang lebih luas.
Ia berharap langkah penertiban tidak hanya dilakukan pada satu lokasi, tetapi juga menyasar titik-titik lain yang memang melanggar ketentuan dan mengganggu kepentingan umum.
Di sisi lain, penertiban juga perlu dilaksanakan sesuai prosedur, melalui sosialisasi dan peringatan kepada pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, penegakan aturan tetap berjalan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses harus menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan persoalan di lapangan.
Dengan penataan yang konsisten, ia berharap fungsi fasilitas umum dapat dikembalikan dan tidak lagi digunakan untuk kepentingan yang mengganggu aktivitas masyarakat. ***