
PEKANBARU – Penertiban bangunan liar dan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan fasilitas umum di Kota Pekanbaru mendapat apresiasi dari DPRD. Namun, pemerintah kota juga diminta tidak hanya fokus membongkar bangunan, tetapi memastikan sisa material hasil penertiban segera dibersihkan.
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulfahmi, mengatakan langkah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menertibkan bangunan liar merupakan upaya positif untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus mendukung penataan kota.
Menurutnya, penertiban tersebut juga penting dilakukan di tengah kondisi cuaca yang mulai memasuki musim hujan. Kawasan yang berpotensi menimbulkan persoalan banjir perlu mendapat perhatian, termasuk bangunan yang berdiri di atas saluran drainase.
"Kita mengapresiasi pemerintah kota yang saat ini sedang giat-giatnya dan semangat membangun Kota Pekanbaru. Dengan kondisi curah hujan saat ini, tentu kita melihat daerah-daerah yang rawan banjir. Kemudian, penertiban terhadap bangunan liar dan PKL yang menggunakan kawasan yang tidak semestinya, tentu kita sangat mengapresiasi langkah pemerintah kota," ujar Zulfahmi kepada awak media di Gedung DPRD Pekanbaru, Rabu (18/11/2026) sore.
Meski demikian, ia mengingatkan agar proses penertiban dilanjutkan dengan pembersihan seluruh material bekas pembongkaran. Menurutnya, pekerjaan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengganggu keindahan dan kenyamanan lingkungan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi Jalan Todak, Kecamatan Marpoyan Damai. Sembilan hari setelah tujuh bangunan liar dibongkar pada 9 November 2026, sisa material berupa kayu, papan, seng, dan puing bangunan masih terlihat menumpuk di lokasi.
"Kita sangat menyayangkan, setelah sembilan hari dilaksanakan pembongkaran, puing-puing bekas bangunan itu belum juga dibersihkan. Kita pertanyakan juga apakah sudah ada koordinasi dengan DLHK. Kalau sudah dikoordinasikan, tentu puing-puing itu tidak lagi merusak pemandangan," katanya.
Zulfahmi menilai, kondisi tersebut perlu segera ditangani karena Pekanbaru saat ini juga sedang menghadapi penilaian Adipura dari pemerintah pusat. Kebersihan dan penataan lingkungan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan pemerintah kota.
Menurutnya, akan menjadi ironi apabila pemerintah sedang gencar melakukan penertiban untuk memperindah kota, tetapi material bekas pembongkaran justru masih dibiarkan berserakan di lokasi.
"Apalagi kita ini akan dinilai oleh pemerintah pusat dengan adanya Adipura. Kalau kondisinya seperti ini, tentu tidak nyaman dilihat. Jangan sampai upaya kita mendapatkan Adipura justru terganggu karena persoalan kebersihan seperti ini," ungkapnya.
DLHK Diminta Segera Angkut Puing
Ia berharap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Koordinasi antara Satpol PP, DLHK, dan pihak kecamatan dinilai perlu diperkuat agar penertiban tidak berhenti pada pembongkaran bangunan.
Menurutnya, pemerintah kota perlu memastikan pembagian tugas yang jelas setelah kegiatan penertiban. Satpol PP melakukan penegakan ketertiban, sementara material bekas pembongkaran harus segera ditangani agar tidak menimbulkan persoalan baru.
"Kita harapkan pihak DLHK saat ini bisa segera membersihkan puing-puing bekas bangunan yang masih ada. Itu otomatis harus segera ditindaklanjuti," tegasnya.
Sebelumnya, Satpol PP Pekanbaru membongkar tujuh bangunan liar di sepanjang Jalan Todak, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, pada Senin (9/11/2026). Penertiban dilakukan karena bangunan tersebut menggunakan ruang jalan dan mengganggu akses kendaraan yang melintas.
Camat Marpoyan Damai, Tengku Ardi Dwisasti, sebelumnya menjelaskan bahwa keberadaan bangunan tersebut menyebabkan penyempitan akses jalan hingga sekitar lima meter.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Pekanbaru, Desheriyanto, saat dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2026) siang, mengatakan pembersihan sisa material sudah mulai dilakukan oleh DLHK Pekanbaru.
"Sudah mulai dibersihkan DLHK Pekanbaru," ujarnya.
Sebelumnya, Pemko Pekanbaru juga melakukan pembongkaran terhadap 13 bangunan liar yang berdiri di atas parit Jalan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, pada Selasa (17/11/2026). Penertiban tersebut dilakukan setelah adanya aduan masyarakat karena bangunan dinilai mengganggu aliran air dan berkaitan dengan persoalan banjir di kawasan sekitar.
Zulfahmi berharap langkah penertiban yang sedang digencarkan Pemko Pekanbaru dapat diikuti dengan penanganan lanjutan yang maksimal. Dengan demikian, kawasan yang telah ditertibkan benar-benar bersih, tertata, dan kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan antara pemerintah kota, kecamatan, dan dinas terkait dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama menjelang penilaian Adipura. ***