SELATPANJANG - Polres Kepulauan Meranti mengadakan pertemuan bersama forum rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW), komunitas kreatif, komunitas becak, serta masyarakat umum di Kedai Kopi Harum Sari, Jalan Ahmad Yani, Selatpanjang, Rabu (18/11/2026). Kegiatan bertajuk Ngopi Bersama Kapolres ini dipimpin Wakapolres Kepulauan Meranti, Kompol Detis Mayer Silitonga, SH didampingi Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) AKP Abdan, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) AKP Sardianto, serta Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Iptu Abdul Roni.

Dialog di warung kopi tersebut digelar untuk menyerap keluhan warga mengenai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) secara langsung. Dalam kesempatan itu, kepolisian mengajak warga mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan (pos kamling), mematuhi aturan Operasi Zebra Lancang Kuning 2026, mewaspadai kejahatan seksual terhadap anak, serta memanfaatkan layanan darurat Call Center 110 dan nomor pengaduan Hallo Pak Kapolres di 0811-7073-9110.

Dalam sesi tanya jawab, perwakilan warga menyampaikan lima persoalan utama yang terjadi di lingkungan permukiman. Keluhan tersebut meliputi maraknya pengendara sepeda motor di bawah umur, keresahan akibat siaran langsung media sosial oleh kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di kawasan Jalan Pramuka, serta minimnya koordinasi petugas pendataan bantuan perlindungan sosial dengan pengurus RT/RW.

Masyarakat juga menyoroti ancaman peredaran narkotika, praktik judi daring (judi online), serta tingginya angka pengangguran di kalangan remaja. Selain itu, warga meminta prosedur izin keramaian untuk kegiatan masyarakat maupun perayaan di kelenteng turut melibatkan ketua RT/RW sejak tahap perencanaan.

Menanggapi keluhan tersebut, jajaran Polres Kepulauan Meranti memaparkan langkah penanganan yang segera dijalankan di lapangan. Satlantas dijadwalkan menggencarkan patroli terhadap pengendara di bawah umur dengan sanksi pemanggilan orang tua sekaligus penyuluhan ke sekolah-sekolah.

Terkait aktivitas siaran langsung di kawasan Jalan Pramuka, kepolisian bersama pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Sosial mengedepankan pendekatan pembinaan serta edukasi. Warga setempat juga diimbau agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

Sementara pada sektor pendataan bantuan sosial yang progres pemutakhirannya di Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai 60 persen atau peringkat kelima secara nasional, petugas lapangan diwajibkan berkoordinasi dengan pengurus RT/RW agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

Guna menekan angka pengangguran remaja sekaligus mencegah keterlibatan anak muda dalam kasus narkotika dan judi daring, kepolisian menjalankan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Skema ini mencakup pendataan, pelatihan keterampilan kerja, hingga penyaluran tenaga kerja dengan menggandeng pemerintah daerah dan perusahaan lokal.

Adapun untuk urusan perizinan kegiatan warga maupun keagamaan, Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) mewajibkan panitia pelaksana mengantongi rekomendasi dari ketua RT/RW sejak tahap awal perencanaan guna mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini. ***