
SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menggelar rapat koordinasi penataan kawasan perkotaan Selatpanjang di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (18/11/2026). Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri, SH bersama para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Bagian Hukum, dan lurah ini menetapkan kawasan Telaga Bening sebagai prioritas pembenahan.
Selain Telaga Bening, penataan tata ruang ibu kota kabupaten kepulauan di Riau tersebut turut menyasar kawasan Taman Cik Puan Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, hingga Simpang Jalan Rintis menuju Pasar Alahair. Langkah ini diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang publik agar lebih tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus menata aktivitas pedagang kaki lima (PKL).
Camat Tebing Tinggi, Juwita Ratnasari mengungkapkan bahwa kesemrawutan di kawasan Telaga Bening telah lama dikeluhkan warga setempat. Pembenahan lokasi tersebut sebelumnya juga telah diinstruksikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti pada 16 Oktober lalu agar rampung sebelum peringatan hari jadi Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Alhamdulillah, hari ini kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang memang menjadi perhatian kita semua. Kami dari pemerintah kecamatan siap memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil kesepakatan sesuai arahan pimpinan," ujarnya.
Dalam forum tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rawelly Anelia memaparkan sejumlah kendala teknis di lapangan yang membutuhkan penanganan segera. Persoalan utama mencakup pengelolaan limbah dari aktivitas jual beli pedagang pada malam hari serta keberadaan bangunan permanen di atas saluran drainase atau parit.
"Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan penertiban agar fungsi fasilitas umum tetap terjaga," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kepulauan Meranti, Marwan menjelaskan bahwa penataan pedagang kaki lima masih terkendala keterbatasan lokasi relokasi yang memadai. Pemerintah daerah sebenarnya telah menyosialisasikan rencana pemindahan pedagang dari Jalan Imam Bonjol menuju pasar modern.
Namun, pemindahan tersebut belum dapat dijalankan karena kondisi fisik gedung pasar modern mengalami kerusakan, termasuk bagian atap yang bocor. Padahal, sebagian pedagang sudah menyatakan bersedia pindah apabila sarana pasar yang disiapkan pemerintah daerah dalam keadaan layak pakai. ***