SIAK - Pertemuan Gubernur Riau terpilih, Drs H Syamsuar MSi bersama Bupati dan Walikota se Provinsi Riau dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri PUPR RI beberapa waktu lalu tampaknya berbuah manis.

Saat ini pemerintah daerah sudah dapat bernafas lega dalam menjaga stabilitas keuangan. Karena pemerintah pusat mulai transferkan Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan IV 2018 untuk Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se Riau dengab total sekitar Rp2,5 Triliun.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten, Siak Yan Pranajaya kepada GoRiau.com mengatakan hal ini tak terlepas dari upaya bersama seluruh pihak di pemerintahan baik tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota se Riau.

Dimana sejak awal 2018 ini, seluruh unsur Kementerian terkait dari Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, Menko Perekonomian sudah ditemui. Hingga terakhir pertemuan seluruh kepala daerah se Riau bersama Gubernur terpilih H Syamsuar dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri PUPR RI.

"Alhamdulillah, ini buah manis dari hasil pertemuan seluruh kepala daerah yang dipimpin Gubri terpilih H Syamsuar, September kemarin dengan Luhut Binsar Panjaitan. Ada sekitar Rp2,5 triliunan yang disalurkan atas DBH TW IV tahun ini," kata Yan Pranajaya.

Masih dikatakan Yan, dari alokasi DBH se Riau 2018 sebesar Rp7,7 triliun, hingga November ini sudah ditransfer pusat dengan realisasi angka Rp7,1 triliun atau 92 persen dari total. Artinya, atas kekurangan Rp2,5 triliunan DBH tahun ini, sekarang sudah ditransfer sampai angka Rp1,9 triliunan.

"Sebelum pertemuan dengan LBP, DBH TW III baru tersalur sebesar Rp70 persen atau senilai Rp5 triliunan. Dan dari Rp2,5 Triliun itu, sekarang sudah ditransfer Rp1,9 triliun. Masih ada kekurangan pada sekitar Rp600an miliar, kita harapkan bisa ditransfer sampai penghujung 2018 ini, setelah terbitnya PMK Prognosis realisasi," kata Yan Prana lagi.

“Kekhawatiran tidak disalurkannya TW IV senilai 30 persen 2018 ini karena APBN-P tidak ada, alhamdulillah tidak terjadi. Karena terhitung 31 Oktober, TW IV yang selama ini tidak pernah disalurkan (2017 kebawah, red), dan biasanya disalurkan pada tahun berikutnya, sekarang sudah kita terima,” sambungnya.

Namun, kata Yan Prana lagi, Pusat juga masih ada utang ke daerah melalui kurang bayar DBH 2017 TW IV yang jika ditotal sampai Rp1,7 Triliunan. Sebelumnya selama ini DBH TW IV tidak pernah tersalurkan oleh pusat ke daerah. Seperti pada 2016-2017, biasanya disalurkan di tahun berikutnya.

“Namun setelah ada upaya bupati dan kepala daerah lainnya bersama Gubernur terpilih, pusat akhirnya menyalurkan. Memang kita berharap agar jangan sampai terjadi seperti tahun sebelumnya,” harap Kepala BKD Siak.

Sementara itu khusus alokasi DBH Kabupaten Siak, lanjutnya terdapat angka sampai Rp809,7 miliar untuk tahun 2018 ini. Dimana sudah tersalurkan sampai TW IV senilai Rp766,8 miliar atau 94,71 persen. Sehingga masih ada kekurangan Rp42 miliar lebih belum disalurkan tahun ini yang masih ditunggu hingga akhir tahun ini.

Gubernur Riau terpilih Syamsuar, lanjut Kepala BKD Siak, disamping menggesa penyaluran TW IV 2018, juga berupaya untuk terealisasinya kurang bayar DBH 2017 se Riau untuk TW IV senilai mencapai Rp1,7 triliun. Siak sendiri lanjutnya, dalam hal ini juga menunggu kurang bayar senilai Rp212,8 miliar.

“Atas upaya yang dilakukan kepala daerah pula, insyaallah kurang bayar akan mulai diangsur pusat, kalau bisa dilunasi juga segera. Karena ini penting guna menutupi defisit anggaran yang terjadi di kab/kota. Sehingga tidak terjadi utang pada pihak ketiga, karena memang berkaitan dengan penganggaran daerah,” tegasnya. ***