PEKANBARU - Langkah konkret diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia. Tidak sekadar menyiapkan data penerima manfaat yang presisi, pemerintah daerah juga berencana memberdayakan hasil panen petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai tulang punggung pasokan bahan pangan pokok.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, memastikan dukungan penuh daerah terhadap kebijakan ini tidak hanya terfokus pada ranah kesehatan semata. Dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/8/2026), ia menjabarkan setidaknya ada tiga fokus utama dukungan Pemprov Riau, yakni:

  • Sinkronisasi data penerima manfaat secara akurat.
  • Kesiapan fasilitas satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan provinsi.
  • Keterhubungan program dengan optimalisasi potensi pangan daerah.

"Selain aspek kesehatan, kami juga mendukung sinkronisasi data penerima manfaat, kesiapan satuan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, serta keterhubungan program dengan potensi pangan daerah," papar Zulkifli.

Geliatkan Ekonomi Akar Rumput

Pemanfaatan potensi sumber daya alam Riau yang berlimpah di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dinilai menjadi kunci penting. Keterlibatan sektor-sektor strategis ini diyakini tidak hanya memperkuat ketahanan gizi siswa, tetapi juga mampu memutar roda perekonomian di tingkat akar rumput.

Menurut Zulkifli, rantai pasok program raksasa ini akan membuka peluang pasar baru yang masif bagi masyarakat. "Kami berharap potensi tersebut dapat dilibatkan secara proporsional. Tentu dengan tetap memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan ketentuan program," terangnya.

Sinergi Tata Kelola Pusat dan Daerah

Agar eksekusi di lapangan berjalan tanpa hambatan, Pemprov Riau turut mendorong adanya kejelasan pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Badan Gizi Nasional, hingga pemerintah di tingkat kabupaten dan kota. Pemahaman yang seragam dinilai sangat krusial dalam menyusun tata kelola yang rapi sejak fase perencanaan.

Untuk mendukung kelancaran tersebut, pemerintah daerah bersikap kooperatif dalam menyuplai seluruh dokumen atau informasi yang dibutuhkan oleh pusat.

"Pemerintah Provinsi Riau siap memberikan data dan informasi yang diperlukan. Semoga pertemuan ini menghasilkan masukan yang bermanfaat bagi penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, sehingga program ini dapat berjalan aman, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya. ***