TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Beberapa peserta Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), di Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau mengeluhkan soal sulitnya mendapatkan surat domisili, terutama dari RT dan RW. Untuk itu, mereka mengadukan perihal tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tepatnya kepada Komisi I yang membidangi hal tersebut.

Mendengar hal tersebut, Komisi I pun, langsung memanggil pihak terkait untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (6/10/2015) sore.

Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, H Bakri H Anwar memimpin jalannya RDP atau hearing yang diikuti anggota Komisi I, III, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), dan calon Kades.

''KTP dan KK saya jelas bahwa saya warga desa tersebut, tapi dikarenakan saya tidak menetap di sana, RT dan RW tidak mau mengeluarkan surat domisili, ini tentunya menghambat saya,'' sebut salah seorang calon Kades yang hadir saat RDP.

Mendengar hal itu, Dewan meminta, kepada KPU dan BPMPD sebagai penyelenggara, agar tidak memperumit proses mendapatkan surat keterangan domisili.

Apalagi dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2015 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ini, jelas menerangkan bahwa calon Kades berdomisili di tempat tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP yang dikeluarkan oleh pengurus RT dan RW yang diketahui oleh Kepala Desa.

''Yang jelas, kita sepakati hari ini syarat mendapatkan surat domisil ada KTP ada KK‎, jangan dipersulit lagi,'' ujar H Bakri H Anwar.(ayu)