PEKANBARU - Pemerintah sampai saat ini terus memfasilitasi pembangunan perumahan, baik yang dilakukan secara formal maupun secara swadaya.

Namun berbagai upaya tersebut belum mampu untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan perumahan dengan ketersediaan perumahan (backlog) yang setiap tahunnya terus meningkat.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR melalui Kabag Hukum dan Komunikasi Publik, Dedi S Susateyo mengatakan, bahwa secara nasional backlog untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih tergolong tinggi sekitar 13,6 juta unit.

"Tentu ini menjadi tugas rumah kita untuk menekan angka backlog. Tapi bagaimana pun angka backlog ini tetap ada, karena ini terkait terhadap pertumbuhan penduduk," kata Dedi saat pembinaan advokasi hukum terkait pembiayaan KPR subsidi di Hotel Alpha Pekanbaru, Rabu (13/2/2019).

Ads
Sebab, lanjut Dedi, setiap hari ada saja masyarakat berumah tangga yang membutuhkan rumah. Dengan begitu otomatis akan menjadi catatan kekurangan rumah untuk generasi baru.

Adapun strategi untuk menekan angka backlog tersebut, kata Dedi, salah satunya dengan menjalankan program yang sudah ada melalui program 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat pada 2014 lalu.

"Memang program ini setiap tahun ada peningkatan, tapi tidak terpenuhi setiap terpenuhi, tapi pada tahun 2018 bisa mencapai 1,1 juta unit rumah, selebihnya masih dibawah angka 1 juta," ujarnya.

Oleh karena itu, Dedi berharap adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan perumahan KPR subsidi.

"Selain sinergi antar pemerintah, juga tak lepas sinergi dengan para teman-teman pengembangan perumahan KPR subsidi, dan perbankan sebagai penyelenggara kredit, tuturnya.

Karenanya, Dedi mengajak agar semua intansi terkait memanfaatkan program pemerintah yang diselenggarakan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan lainnya.

"Ini peluang kita untuk mempercepat dan menekan tingginya angka backlog di Indonesia," tandasnya.

Semetara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Muhammad Amin mengatakan, untuk Riau memiliki angka backlog sebanyak 218 ribu unit.

Namun untuk meminimalisir angka tersebut, kata dia, pihaknya telah melakukan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.

"RLH ini kita sebar di 12 kabupaten/kota, dimana setiap tahunnya dibangun 2.000 unit yang kita salurkan kepada masyarakat miskin," kata Amin.

Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan RLH, sebut Amin, dikarenakan oleh kelompok masyarakat yang dibentuk di desa/kelurahan.

"Tak hanya di provinsi, teman-teman kabupaten/kota juga sebagian ada yang melaksanakan program RLh seperti Rokan Hilir, Bengkalis dan Kampar. Itu semua upaya kita dalam sinergi kita dengan pemerintah pusat dalam menekan angka backlog tersebut," tandasnya. ***