PEKANBARU, GORIAU.COM - Asisten II Setdaprov Riau Masperi, mengimbau pihak eksekutif dan legislatif jangan lagi menghabiskan waktu melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam rencana menutup dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, yakni PT Riau Airlines (RAL) dan PT Riau Petroleum.

Menurutnya, langkah yang harus dikebut Pemprov Riau bersama pemegang saham lainnya dan pihak legislatif adalah bagaimana melakukan evaluasi dan audit secepatnya terhadap kedua BUMD tersebut.

"Karena untuk menutup ada prosedurnya, tetapi kalau untuk pertimbangan, dirasa sudah cukup. Yang harus dievaluasi terkait hutang-piutang dua BUMD tersebut," kata Masperi, Minggu (31/5/2015), di Pekanbaru.

Karena ketika ditutup, lanjut Masperi, harus ada yang bertanggung jawab terhadap utang-piutang itu. "Kalau rekomendasi dewan untuk dibekukan kemungkinan besar tetap akan dilakukan," sambung Masperi.

Untuk kontribusi sendiri, diakui Masperi memang kedua BUMD tersebut belum bisa memberikan titik balik bagi Pemprov Riau bersama pemegang saham lainnya. "Rekomendasi dewan tetap akan dilaksanakan," ujar Masperi.

PT Riau Airlines (RAL) merupakan badan usaha milik daerah yang berdiri pada tahun 2002. Maskapai ini pernah menjadi kebanggaan warga Riau karena sempat melayani penerbangan ke provinsi tetangga hingga ke Jakarta, bahkan pernah memiliki rute penerbangan ke Malaysia.

Namun, RAL terus dirundung masalah internal mulai dari konflik pergantian direksi hingga aksi mogok terbang para pilot mereka pada tahun 2008. 

Beberapa kali perombakan jajaran direksi ternyata tidak menunjukan perubahan berarti bagi RAL, hingga akhirnya pada tahun 2011 maskapai itu berhenti beroperasi total dan seluruh pesawatnya disita karena menunggak kredit bank.

Akibat berbagai masalah itu juga, RAL akhirnya terus menunggak pajak ke negara hingg Rp79 miliar. Nasib perusahaan itu saat ini juga tidak jelas setelah sebelumnya pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan pada 12 Juli 2012, yang diperkuat dengan putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Sementara PT Riau Petroleum dinilai hanya bisa 'menggerogoti' uang rakyat melalui APBD Riau. Pasalnya, tidak ada pendapatan untuk daerah yang bisa diberikan oleh perusahaan migas tersebut.

Terakhir, PT Riau Petroleum mendapat penyertaan modal sebesar Rp10 miliar. Namun tidak ada program yang jelas dilakukan perusahaan, terutama untuk memberikan pemasukan bagi daerah.***