BENGKALIS, GORIAU.COM - Polemik APBD Bengkalis tahun 2014 yang dibawa eksekutif ke Pemprov Riau menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau tanpa pengesahan oleh Dewan, mendapat reaksi keras dari DPRD Bengkalis. Dewan akan menyurati Gubernur Riau terpilih Annas Maamun terkait langkah yang diambil Bupati tersebut.

Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah dalam konfrensi pers kepada media massa, Selasa (18/2), menegaskan, keterlambatan pembahasan RAPBD 2014 di dewan salah satu penyebabnya tidak transparannya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) soal besaran sisa lebih penyerapan anggaran (silpa) tahun 2013.

"Kita baru saja melaksanakan rapat internal di dewan yang dihadiri 29 orang anggota dewan. Intinya kita sangat menyesalkan langkah yang ditempuh bupati bersama TAPD menyerahkan langsung APBD ke Pemprov Riau, karena kita masih melakukan pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). Pada saat pembahasan di banggar banyak pertanyaan dari anggota Banggar yang tidak bisa dijawab oleh TAPD maupun SKPD," jelas Ketua DPRD, Jamal Abdillah.

Dikatakan pria yang sudah menyatakan mundur sebagai ketua dewan itu bahwa TAPD hanya menyebutkan bahwa silpa tahun 2013 adalah Rp 600 miliar. Padahal dari perhitungan dewan silpa tahun lalu sebesar Rp 1,2 triliun berdasarkan kondisi yang terjadi serta progres pembangunan yang dilaksanakan eksekutif. Sehingga dalam pembahasan banyak pertanyaan dewan soal penyertaan modal, proyek multiyears sampai silpa yang tak bisa dijawab tuntas.

Banggar tetap akan melanjutkan pembahasan RAPBD tahun ini. Karena Perkada yang disampaikan ke Pemprov Riau pada Jumat (14/2) lalu, sementara surat pemberitahuan ke dewan kalau APBD sudah diserahkan ke Pemprov menggunakan Perkada baru Senin (17/2). Ini jelas tidak bisa diterima oleh dewan, karena langkah Bupati dinilai kurang bijak.

"Kesepakatan kawan-kawan dari rapat bersama tadi adalah pembahasan APBD tetap dilanjutkan di Banggar, sebab dewan adalah pemegang hak budgeting. Ini harus dihormati, karena Perkada itu lahir tanpa melalui konsultasi atau pemberitahuan ke dewan terlebih dahulu," papar Jamal.

"Besok kita akan mengirim surat langsung ke gubernur terpilih, Pak Anas Maamun soal langkah Bupati Bengkalis yang menyerahkan APBD ke Pemprov Riau menggunakan Perkada. Dalam surat itu kita juga akan memaparkan eksekutif tidak transparan soal besaran silpa serta sejumlah kegiatan yang dinilai urgen," ujar Ketua DPRD lagi.(jfk)