PEKANBARU – Pengangkatan Tenaga Ahli (TA) di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hingga saat ini dikabarkan masih berlanjut meski anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Riau mengalami defisit bahkan sulit. Bahkan informasi yang berkembang, tenaga ahli yang diangkat saat ini justru semakin banyak atau melejit untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu.

Pengamat sosial kemasyarakatan dan lingkungan Universitas Lancang Kuning, M Rawa El Amady saat dimintai pendapatnya mengenai fenomena ini mengatakan, Pemprov Riau perlu meningkatkan kehati-hatian dalam memilih tenaga ahli agar sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan mempertimbangkan kompetensi individu serta ketersediaan anggaran.

“Perhatikan kualitasnya, apakah memiliki keahlian khusus di bidang yang dibutuhkan atau tidak. TA diangkat untuk memberikan dukungan teknis dan keahlian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujar Rawa saat dihubungi, Jumat (28/2/2025).

Ketika dimintai pendapat tentang kualitas TA Pemprov Riau selama ini, Rawa memilih tidak berkomentar banyak. “Yang lama sudah berlalu. Kita tunggu saja yang akan datang,” katanya.

Menanggapi opini publik yang menyebut posisi TA sering diisi oleh figur yang tidak memiliki keahlian di bidangnya dan lebih bertujuan mengakomodasi tim sukses kepala daerah, Rawa menilai hal tersebut sudah menjadi rahasia umum. “Kalau itu kan sudah rahasia umum, tempat balas jasa,” ujarnya singkat.

Karena pengangkatan TA membutuhkan biaya yang cukup besar, maka diperlukan pertimbangan matang. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain, apakah pemerintah daerah memang memiliki kebutuhan spesifik yang dapat dipenuhi oleh TA, apakah biaya pengangkatan sebanding dengan manfaat yang diberikan, serta apakah aparatur pemerintahan mampu bekerja sama dengan TA secara optimal. ***