PEKANBARU - Menanggapi keluhan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau mengeluhkan minimnya anggaran untuk menjalankan program pembinaan dan prestasi atlet pada dua even nasional yaitu Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) dan Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dilaksanakan di tahun 2019, Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar mengharapkan kepada KONI untuk tidak menjadikan keterbatasan tersebut sebagai kendala.

"Walaupun uangnya belum nampak, tapi saya yakin semangat olahraga harus tetap ada," kata Syamsuar di Pekanbaru, Sabtu (18/8/2019).

Ia juga mengatakan permasalahan anggaran akan diupayakan bersama-sama, namun dikarenakan anggaran tahun 2019 sudah disahkan dan tidak bisa diubah, nantinya hal ini akan dianggarkan pada APBD perubahan.

Selain itu, Syamsuar juga menyarankan agar KONI Riau melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelengraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua untuk melihat bagaimana situasi dan kondisinya, agar bisa dirincikan biaya terkait transportasi, akomodasi, serta pembiayaan yang lain.

"Ini perlu disegerakan, paling tidak setelah lebaran, segera lakukan peninjauan untuk memperhitungkan apa- apa saja yang harus di persiapkan dan di perhitungkan," tambahnya.

Tidak hanya itu, hal yang menjadi perhatian Syamsuar yaitu mengenai venue yang harus membayar sewa sehingga tidak leluasanya para atlet dalam menjalankan latihan.

Ia menegaskan bahwa para atlet tidak perlu harus membayar venue untuk berlatih,k arena latihan tersebut untuk meningkatkan prestasi atlet.

"Bagaimana prestasi atlet bisa maksimal, jika untuk latihan saja mereka harus membayar," pungkasnya.

Nantinya Syamsuar akan melakukan peninjauan dan koordinasi bersama Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) serta mempelajari lagi bagaimana Peraturan Gubernur (Pergub) terkait dengan penyewaan venue.

Disisi lain, Syamsuar juga mengharapkan melalui rapat anggota tahunan KONI yang dadakan hari ini, beberapa cabor yang habis masa baktinya dapat segera dapat mengurusnya.

"Dalam waktu yang tidak begitu lama, beberapa cabang olahraga yang habis masa baktinya untuk dapat melaksanaan musyawarah daerah, agar pembinaan atlet dari pengurusan sampai anggota berjalan dengan semestinya," pungkasnya. ***