PEKANBARU - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau mendesak Pemerintah untuk transparan dalam membuka data realisasi anggaran terkait pengadaan Alat Kesehatan (Alkes).

Deputi Fitra Riau, Tarmizi, mengakui pihaknya kesulitan melakukan tracking terhadap kontraktor yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mensuplai alat-alat kesehatan selama pandemi Covid-19 ini.

Padahal, anggaran yang dipakai untuk penanganan kesehatan cukup besar yakni sekitar Rp 161 Milyar, di dalamnya terdapat pos anggaran untuk pengadaan Alkes. Untuk total semua anggaran Covid-19 adalah Rp 477 Milyar.

"Itu (pengadaan Alkes) yang tidak terlacak sama kami, karena dia kan sifatnya Penunjukan Langsung (PL), jadi tidak diumumkan. Kalau dia lelang, bisa lah kami pantau di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Nanti kami coba untuk melacak lagi," kata Tarmizi kepada GoRiau.com, Senin (14/9/2020).

Pemerintah, sambung Tarmizi, harus bisa membuka data berapa anggaran yang sudah terpakai untuk penanganan Covid-19, termasuk pengadaan Alkes. Karena jika tidak, maka publik akan menaruh curiga pada pemerintah. 

"Seharusnya memang penting untuk mencurigai itu, karena alokasi anggaran yang besar harusnya selaras dengan penanganan Covid-19. Tapi hari ini angka terkonfirmasi Covid-19 terus naik bahkan 200 orang satu harinya. Apakah  instrumen anggaran tidak menjadi salah satu indikator mendukung penanganan Covid-19 atau seperti apa? Makanya itu harus dibuka," tutupnya.***