PEKANBARU, GORIAU.COM - Berbeda dengan Sekdaprov Riau H Zaini Ismail, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman malah mengaku belum menerima laporan terkait akan dimulainya pembangunan Riau Town Square and Convention Centre (Ritos) tahun ini.

Bahkan pria yang akrab disapa Andi Rachman tersebut juga mengaku tidak tahu bagaimana sistem pembangunannya. Cukup aneh dan menjadi pertanyaan memang.

Pasalnya, Sekdaprov Riau H Zaini Ismail lebih mengetahui dan sudah menyampaikan bahwa Ritos akan dibangun oleh pihak ketiga mulai tahun ini.

"Coba tanya ke dewan, saya belum tahu bagaimananya," kata Andi Rachman.

"Sampai detik ini, saya belum menerima laporan, jadi belum tahu bagaimananya," sambung mantan Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Sebelumnya, Sekdaprov Riau telah memaparkan bagaimana sistem dan siapa pengembang untuk Ritos. Pengembangan dilakukan dengan sistem Bangun Guna Serah (BGS) dengan melibatkan pihak ketiga sehingga tidak membebankan APBD.

Dengan berbagai persiapan yang ada, maka diyakini Bulan Maret menjadi waktu yang tepat untuk memulai pengembangan Ritos.

"Kita yang akan mendapatkan kontribusi dari pembangunannya, sekaligus memajukan daerah kita," tukas Zaini.

Proyek yang dibangun di kawasan purna MTQ atau Bandar Serai Raja Ali Haji di atas lahan seluas 3,5 hektar ini akan dikerjakan selama tiga tahun. Selama pembangunan itu, dari kerja sama ini, Pemprov Riau tetap mendapatkan keuntungan Rp150 juta per tahunnya.

Selain itu, apabila Ritos sudah dioperasionalkan, Pemprov Riau akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1,5 miliar per tahunnya. Belum lagi kompensasi 0,2 persen dari setiap ruangan Ritos yang disewa.

Diyakini, pengembangan sarana bisnis itu tidak akan merusak dan mengganggu proses kesenian dan kebudayaan di kawasan Purna MTQ tersebut. Pemprov juga mencari solusi agar sarana dan kawasan yang bernilai historis itu dapat dijaga dan dirawat dengan baik.

Di sisi lain, Pembangunan Mega Proyek Riau Town Square dan Convention Centre (Ritos) dinilai akan menambah satu lagi dampak buruk terhadap kebudayaan dan kesenian melayu di Provinsi Riau

Karena proyek yang akan dibangun di Kawasan Purna MTQ Pekanbaru tersebut akan diisi dengan beragam isi. Diantaranya seperti apartemen, hotel hingga tempat hiburan.

Berada di kawasan kebanggaan masyarakat Melayu selama ini, dikawatirkan Ritos akan mengikis kebudayaan dan kesenian lokal yang ada.

Untuk itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Riau, meminta Pemerintah Provinsi Riau mengkaji ulang pembangunan Ritos. Karea dikhawatirkan, jika Ritos dibangun, sudah pasti satu lagi tempat bersejarah di Kota Pekanbaru dihapus.

Wakil Ketua Kadin Riau, Nasir Day, mengatakan, dulunya lokasi purna MTQ dijadikan sebagai salah satu penunjang Visi Riau 2020. Dimana sebagai pusat perekonomian dan pusat kebudayaan yang Islami di Asia Tenggara.

"Karena MTQ Nasional di Riau itu lah makanya Presiden Soeharto waktu itu mau menginjakkan kakinya ke Riau. Itu eranya Gubernur Riau Soeripto. Lalu di masa Gubernur Saleh Djasit, purna MTQ ditambah dengan fasilitas Gedung Anjungan Seni Idrus Tintin," sebutnya.

Karena itu, Nasir dengan tegas meminta Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau mengkaji ulang kerja sama dengan investor yang akan menyulap lahan bekas MTQ seluas 3,5 hektar tersebut. "Saya minta Biro Ekonomi meninjau ulang atau membatalkan. Jangan belakangan masalah ini menjadi beban bagi pemimpin Riau saat ini," tegasnya.

Apabila Ritos dibangun dengan fasilitas hotel, kolam renang dan hiburan, sambungnya, tidak tertutup kemungkinan akan timbul kemaksiatan. Ini jelas bertentangan dengan cita-cita pemimpin Riau waktu itu.

"Selain itu, pembangunan Ritos tentu akan mengubah sejarah yang mencatat Riau pernah menjadi tuan rumah MTQ Nasional. Jadi kita sangat sesali purna MTQ ini dijadikan pusat bisnis," tuturnya.***