JAKARTA -- Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, tenaga kesehatan dan anggota TNI/Polri diprioritaskan mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

Menurut Airlangga, prioritas ini sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sekaligus mengikuti standar World Health Organization (WHO).

''Kami mengharapkan kesabaran seluruh warga Indonesia, karena vaksin datang secara bertahap dan karenanya kami harus membuat prioritas. Penetapan prioritas ini telah mengikuti standar yang diberikan oleh WHO dan juga melalui ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) serta mereka yang ahli di bidangnya,'' ujar Menko Perekonomian tersebut, di Jakarta, kemarin.

Sambung Airlangga, karena sifatnya bertahap dengan jangka waktu akhir  2020, di awal 2021 sampai dengan 2022, maka protokol kesehatan harus tetap dilakukan.

''Kami meminta masyarakat tetap menerapkan  3T, testing, tracing dan treatment serta menerapkan 3M, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker dan menjaga jarak,'' kata Airlangga.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah telah menyiapkan untuk sekitar 65% dari total penduduk Indonesia, yaitu  Vaksin Program sebanyak 32 juta dosis yang digratiskan melalui iuran BPJS serta Vaksin Mandiri sebanyak 75 juta dosis.

''Sebanyak 32 juta dosis disiapkan untuk yang menerima bantuan iuran BPJS yang tidak memiliki komorbit dan berusia antara 18-59 tahun.  Rentan usia dan kondisi penerima ini disesuaikan dengan yang mengikuti uji klinis,'' ucapnya.

Sedangkan untuk Vaksin Mandiri, Airlangga mengungkapkan, dapat diakses melalui sektor industri padat karya, dimana perusahaan menyediakan vaksin untuk karyawannya dan bisa didapat salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan.

''Tentunya nanti akan kita dorong lebih luas lagi bagi penerima vaksin. Hal ini harus dilakukan secara bertahap dengan melihat efektivitasnya,'' tutu Airlangga.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengadaan vaksin sejak Maret 2020 melalui pembicaraan dengan Sinovac dan beberapa produsen vaksin lainnya.  Melalui intensitas pembicaraan dengan Sinovac,  Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan dimulai di Bandung. Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan sekaligus juga mendapatkan kesempatan untuk akses yang pertama melakukan pembelian.

''Akses yang pertama itu pengirimannya sesuai dengan jadwal yang kemarin kita terima 1,2 juta di bulan Desember dan di tahun depan ada 1,8 juta dalam bentuk vaksin jadi (suntikan).  Kemudian kita juga mendapatkan 15 juta di bulan Desember dalam bentuk bahan baku yang akan dipelajari Bio Farma dalam melakukan produksi vaksin,'' urai Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, dalam tahapan persetujuan BPOM dan mendapatkan fatwa MUI, kedua lembaga ini  sudah mengirim tim ke China.

''Mereka sudah melihat cara pembuatan vaksin di pabriknya di China. Dengan begitu diharapkan tinggal menunggu konfirmasi, evaluasi  dari fase uji klinis ketiga dan data yang diserahkan oleh Sinovac ke BPOM,'' katanya.***