PEKANBARU - Pansus Perubahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) DPRD Pekanbaru memastikan akan memaksimalkan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan air minum di Pekanbaru.

Anggota Pansus, Ida Yulita Susanti mengatakan, selama ini memang masyarakat tidak tertarik menggunakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) karena beberapa hal, seperti kualitas air, aliran macet, keruh, dan tidak bisa teraliri ke lantai 2.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pekanbaru, jelas Ida, dulunya milik Pemerintah Provinsi, di tahun 2012 baru dihibahkan ke Pemko Pekanbaru. Dengan usia segitu, tentunya pipa-pipa tua ini tidak akan menghasilkan air seperti yang diharapkan.

"Tahun lalu PDAM melakukan terobosan dengan kerjasama sistem KPBU, itu disetujui DPRD karena melalui Perda Penyertaan Modal. Kalau tidak ada perda itu, investor tidak mau. Perda selesai tahun 2019, tahun 2020 ini sudah berlaku," ujar Politisi Golkar ini kepada GoRiau.com, Kamis (26/11/2020).

Sistem KPBU ini, lanjut Ida, juga tidak mudah, karena investor pasti terlebih dahulu akan mengkaji potensi daerahnya. Karena, investor tentu tidak ingin mengalami kerugian. 

Kementerian Keuangan sendiri sudah memberikan garansi kepada perusahaan investor.

Di tahap awal ini, investasi akan dilakukan di tiga zona Pekanbaru, meliputi 5 kecamatan, dengan nilai investasi menvalai angka Rp 750 Milyar. Dengan nilai investasi ini, investor menargetkan pelanggan sebanyak 103 ribu KK.

Dalam mencari pelanggan ini, DPRD Pekanbaru akan melakukan inovasi dengan meningkatkan sektor riil dari pajak air bawah tanah, karena sampai hari ini potensi dari sektor itu belum maksimal.

Dengan meningkatkan besaran pajak air bawah tanah, tentu pelaku usaha akan memakai jasa SPAM. Bahkan, di Perda yang akan dibuat ini, segala bentuk usaha akan diwajibkan memakai SPAM. 

Tujuannya, jelas Ida, adalah bagaimana masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan air minumnya sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes), sehingga masyarakat tak perlu membeli air galon lagi.

"Biaya rumah tangga akan lebih ringan airnya bersih persis seperti Singapura. Kalau sumur bor dibilang gratis, kan dia bayar listrik juga. Ketika dia pakai SPAM, harganya kan bisa disubsidi sama pemerintah," ulasnya.

Kemudian, di tempat lain juga akan ada investasi murni senilai Rp 1,7 T meliputi tiga kecamatan, Marpoyan, Bukit Raya dan Tampan. Dimana, sumber airnya berasal dari sungai Kampar. ***