PEKANBARU, GORIAU.COM - Empat bulan sudah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Annas Maamun - Arsyadjuliandi di Provinsi Riau. Hasil evaluasinya, pembangunan nol, pejabat eselon II dan III berfoya-foya, niat hati membela rakyat justru menjadi petaka.

Demikian hasil diskusi GoRiau.com dengan pengamat pemerintahan DR Rawa El Amady, Kamis (3/7/2014) malam ini. Menurutnya, peristiwa ini terjadi karena ada perlawanan dalam tubuh birokraksi di Pemprov Riau terhadap Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman yang akan memotong biaya perjalanan dinas dan pelatihan di hotel-hotel mewah serta biaya tak efektif lainnya.

Menurut pemegang gelar doktor bidang antropologi Universitas Indonesia ini, kondisi ini berawal dari sikap Annas Maamun yang mengangkat kerabat dan tim sukses sebagai pejabat. Akibatnya, banyak pejabat eks pemerintahan lalu yang masih berkuasa, cepat-cepat merusak kinerja Pemprov Riau sehingga banyak anggaran publik yang justru terpotong.

''Biaya pelatihan guru dipangkas, pembangunan jalan dan jembatan ditunda, program beasiswa dicancel. Sementara anggaran perjalanan dinas di DPRD Riau terkuras habis hanya dalam waktu empat bulan yang nilainya sampai ratusan miliar. Bukan itu saja, belanja birokrasi juga habis sebelum Annas Maamun sempat melakukan evaluasi. Menurut saya, ini bentuk perlawanan oleh pejabat eselon II dan III dari dalam dengan tujuan merusak kepemimpinan Annas Maamun sehingga rakyat benci kepada Annas dan Andi,'' jelasnya.

Saat ini realisasi APBD 2014 lebih banyak pada program non fisik dan belanja aparatur. Anggaran yang sudah cair tidak menyentuh langsung kepada rakyat. Dan sebaliknya belanja aparatur cair dan memberi peluang untuk pejabat eselon II dan III berfoya-foya sebelum habis waktu anggaran.

''Inilah dampak buruk dari politisasi birokrasi. Pejabat politik melibatkan birokrasi dalam kemenangan seorang politisi dalam hal ini gubernur. Jabatan di birokrasi diperoleh jika menjadi tim sukses, anggota keluarga atau dengan bayaran dan setoran tertentu. Dampaknya justru semakin meluas,'' tegasnya.

Dikatakan, sikap Annas Maamun ini sudah memicu perlawanan birokrat yang dilakukan oleh mereka yang bukan tim sukses dan bukan kerabat. Itu dilakukan selagi ada kesempatan.

''Saya melihat bahwa apa yang terjadi pada pemotongan anggaran seperti pelatihan guru merupakan kelalaian dari Annas Maamun yang tidak mampu memberi standar operasional dalam memangkas anggaran bagi bawahannnya. Pada konteks ini maka semua tangungjawab berada dipundak Annas Maamun,'' urainya.

Jika sudah begitu, sarannya, Annas Maamun harus berani memberi sangsi tegas berupa pemecatan kalau memang pemangkasan anggaran tersebut diluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh Annas Maamun dan Andi Rachman.

''Saran saya, Annas sebaiknya memanfaatkan tenaga ahli yang berkualitas agar perencanaan pembangunan berjalan tepat sesuai dengan dengan prinsip manajemen pembangunan yang baik. Selain itu, saya juga sarankan agat Annas Maamun mengurangi gaya kepemimpinan solo karir sebagaimana yang dia lakukan di Rokan Hilir,'' jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, disaat Gubernur Riau Annas Maamun sibuk memangkas anggaran APBD 2014 yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, para pejabat baik eselon II dan III justru sibuk menghabiskan anggaran yang sudah dialokasikan dengan alasan sudah dianggarkan.

Bahkan dari Rp 140 miliar alokasi anggaran untuk DPRD Riau, hampir seluruhnya sudah dicairkan, dan hanya menyisakan kegiatan yang tidak bisa dipercepat seperti pelantikan anggota DPRD yang baru. Pencairan anggaran besar-besaran di aparatur pemerintahan juga terjadi di satker-satker non teknis yang memberi peluang kegiatan dipercepat. ***