BENGKALIS- Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali akan mengalokasikan anggaran untuk sejumlah kegiatan multiyears tahun 2018. Tidak ingin menuai masalah, sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan semuanya harus clear.

Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Dr H Indra Gunawan ditemui baru-baru ini mengatakan, untuk kegiatan yang membutuhkan anggaran cukup besar, sebaiknya memang menggunakan sistem multiyears. Tender cukup dilakukan satu kali dan realisasi pekerjaan jauh lebih cepat.

''Dalam beberapa kesempatan saya sering katakan, untuk kegiatan proyek dengan alokasi anggaran cukup besar sebaiknya memang menggunakan sistem multiyears, lebih efesien dan tepat waktu,” sebutnya.

Setidakya ada 5 kegiatan yang masuk dalam program multiyears pada tahun anggaran 2018 dengan total anggaran sektar Rp2,5 triliun. Namun pria yang akrab disapa Eet ini belum menyebutkan apa saja kelima paket pekerjaan tersebut. Hanya yang pasti kata Eet, semuanya kegiatan infratsruktur.

Ditanya soal kemungkinan terjadinya persoalan hukum dikemudian hari seperti kasus multiyears Pulau Rupat, kata Ketua DPD Partai Golkar Bengkais ini, belajar dari pengalaman tersebut, Pemkab Bengkalis akan mempersiapkan segala sesuatunya sebaik dan secermat mungkin.

''Yang sudah terjadi kita jadikan iktibar, jangan pernah kita ulang dan mari kita benahi. Kan bukan berarti ketika ada paket multiyears bermasalah lalu semuanya bermasalah. Belajar dari pengalaman itu kita akan lebih hati-hati,'' sebutnya.

Salah satu upaya kata Eet adalah, dalam waktu dekat DPRD Bengkalis akan memanggil lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersinggungan langsung dengan kegiatan multiyears, seperti dinas PUPR, Perkim, Kesehatan, Disdik dan Perhubungan. Namun katanya yang menjadi leader tetap dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

''Ini kita lakukan sebelum MoU KUA-PPAS 2018 kita lakukan, artinya kegiatan ini selaras dengan KUA-PPAS 2018. Mudah-mudahan upaya kita mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah kita ini berjalan sesuai harapan, tanpa ada persoalan di kemudian hari. Jadi semuanya harus green, baru pekerjaan bisa dimulai,'' sebutnya.

Di masa Bupati Herliyan Saleh, Pemkab juga menggelontorkan proyek multiyears dengan nilai Rp2,5 triliun untuk 6 paket kegiatan. Dari 6 paket tersebut, 5 dilaksanakan sementara 1 paket lagi tertunda dari baru dilaksanakan tahun ini, yaitu jalan poros Pakning-Duri.

Dari 5 paket yang telah dilaksanakan tersebut, satu diantaranya sedangkan ditangani KPK yaitu jalan poros pulau Rupat. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan mantan Kadis PU Bengkalis selaku penggunaan anggaran dan direktur perusahaan pelaksana kegiatan sebagai tersangka.*** #BENGKALIS