PEKANBARU –Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) dinilai menjadi waktu yang tepat bagi berbagai kalangan untuk meninjau kembali sejauh mana upaya pembangunan kesehatan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, pelayanan medis bagi warga dituntut tidak lagi terkendala jarak tempuh, kondisi ekonomi, maupun keterbatasan informasi.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam RSUD Arifin Achmad sekaligus Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Riau, dr Agustiawan, MKM di Pekanbaru, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, pembenahan mutu pelayanan kesehatan harus dijalankan secara bersama-sama, bukan semata-mata menjadi beban pemerintah atau tenaga medis.

"Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) merupakan momentum bagi kita untuk merenung agar dapat merefleksikan sejauh mana upaya pembangunan kesehatan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menerangkan bahwa pelayanan kesehatan yang baik tidak cukup diukur dari lengkapnya sarana fisik, kecanggihan peralatan medis, maupun banyaknya jumlah dokter dan perawat. Lebih jauh dari itu, mutu pelayanan harus tercermin melalui kemudahan warga menjangkau fasilitas berobat, pemerataan layanan hingga ke daerah, ketepatan pemeriksaan penyakit, keselamatan pasien, serta sikap ramah dalam menangani masyarakat.

"Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu tanpa terkendala jarak, kondisi ekonomi, maupun keterbatasan informasi," katanya.

Salah satu langkah yang dinilai sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia adalah memperkuat pelayanan kesehatan tingkat dasar seperti puskesmas dan klinik pratama sebagai ujung tombak penanganan pasien. Upaya pencegahan penyakit serta edukasi pola hidup sehat kepada warga juga perlu mendapat porsi perhatian yang seimbang dengan pengobatan orang sakit.

Langkah pencegahan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan sejak dini untuk menemukan gejala penyakit lebih awal, penyuluhan medis, pengendalian faktor pemicu gangguan kesehatan, hingga pelibatan warga secara aktif dalam menjaga kesehatan lingkungannya sendiri.

Selain penguatan layanan tingkat dasar, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kemampuan tenaga medis, serta pembenahan alur rujukan pasien ke rumah sakit juga diperlukan agar pelayanan berjalan lebih cepat dan berkesinambungan.

"Transformasi pelayanan kesehatan tidak akan berjalan optimal tanpa kolaborasi. Hal ini membutuhkan keterpaduan antara Pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, organisasi profesi, komunitas, dan masyarakat," jelasnya.

Bagi Agustiawan, urusan kesehatan bukan sekadar persoalan individu yang sedang jatuh sakit, melainkan bekal utama dalam membangun kualitas manusia di masa mendatang. Keberhasilan sektor kesehatan pun tidak dinilai dari megahnya bangunan rumah sakit, melainkan seberapa nyata warga merasakan kemudahan saat berobat.

"Momentum Hari Kesehatan Nasional jangan sampai hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga harus menjadi pengingat bahwa setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, aman, dan manusiawi. Mari terus berbenah, berinovasi, dan berkolaborasi. Karena pelayanan kesehatan yang optimal bukan sekadar cita-cita, melainkan tanggung jawab bersama," pungkasnya. ***