JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penyerahan dokumen pemberhentian tersebut berlangsung secara langsung di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Meskipun mundur dari kursi eksekutif, ia dipastikan tetap menerima hak pensiun seumur hidup beserta sejumlah fasilitas negara.

Hak keuangan bagi mantan kepala negara dan wakilnya telah diatur secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Beleid tersebut mengatur ketentuan bahwa setiap pemberhentian dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun.

Besaran uang yang mengalir ke kantong mantan wakil presiden setara dengan seratus persen gaji pokok terakhirnya. Adapun gaji pokok wakil presiden dihitung empat kali lipat dari gaji tertinggi pejabat negara setingkat Ketua MPR, DPR, maupun Mahkamah Agung.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan. Dengan formulasi tersebut, Gibran berhak mengantongi uang pensiun pokok sebesar Rp20.160.000 setiap bulannya.

Di luar pendapatan bulanan, negara juga menjamin sejumlah fasilitas pendukung lainnya bagi mantan wakil presiden. Hal ini mencakup tunjangan pokok, biaya rumah tangga, pemberian sebuah rumah kediaman layak, hingga kendaraan dinas lengkap dengan pengemudinya.

Dokumen pengunduran diri tersebut diantarkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan lembaga legislatif. Ketua MPR, Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut usai menggelar pertemuan tertutup selama dua belas menit bersama Gibran.

Menurutnya, kedatangan Gibran secara spesifik ditujukan untuk menyerahkan berkas pemberhentian jabatannya. Surat dengan isi serupa juga telah diteken dan dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," papar Muzani.

Muzani memastikan jajarannya di parlemen akan segera menindaklanjuti permintaan agar proses pengunduran diri itu diselesaikan. Pimpinan MPR dijadwalkan segera menggelar rapat guna merumuskan langkah tata negara selanjutnya. ***