JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden tidak memengaruhi strategi penerimaan negara. Target pajak tetap menjadi prioritas utama demi menjamin kelancaran pendanaan pembangunan nasional di tengah dinamika politik terkini.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menegaskan pelaksanaan tugas otoritas perpajakan berjalan seperti biasa. Pemerintah terus mengoptimalkan berbagai upaya untuk mengamankan kas negara tanpa terpengaruh situasi di pemerintahan.

"Tetap pajak harus mengejar target untuk pendanaan pembangunan, dampaknya menurut saya enggak ada," tegasnya di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Keberlanjutan penerimaan sektor ini menjadi hal utama karena merupakan tulang punggung pembiayaan program pemerintah. Bimo menyebutkan, pihaknya tidak akan mengendurkan langkah dan tetap berfokus pada peningkatan kepatuhan sukarela masyarakat.

Strategi penagihan dijalankan secara terukur agar aktivitas ekonomi nasional tetap stabil. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pungutan, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Kita tetap saja melakukan upaya-upaya yang terbaik, melayani masyarakat, memastikan kepatuhan sukarela bisa meningkat, dan juga memastikan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik," urainya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran dirinya langsung kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di Gedung MPR. Kedatangan Gibran ke kompleks parlemen tersebut khusus untuk menyerahkan dokumen pemberhentian dari jabatannya tanpa membeberkan alasan secara terperinci.

"Beliau tidak menyampaikan banyak hal, cuma beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri," papar Ahmad Muzani usai menggelar pertemuan tertutup.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran meminta agar proses administrasinya segera ditindaklanjuti. Mengacu pada konstitusi, MPR kini memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari untuk mempersiapkan tahapan pengisian kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses," tandasnya. ***