
JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak kebijakan vaksin Covid-19 berbayar untuk individu yang diberlakukan pemerintah mulai hari ini (12/7/2021).
Dikutip dari detik.com, Ketua YLKI Tulus Abadi, menilai vaksin Covid-19 berbayar tidak etis dan membingungkan.
''Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak,'' tegas Tulus Abadi, Ahad (11/7/2021).
Diingatkan Tulus, kebijakan baru ini bisa membuat masyarakat malas untuk divaksin. Menurutnya, untuk vaksin gratis saja banyak yang tidak mau, apalagi berbayar.
Selain itu, Tulus menuding kebijakan vaksin gotong royong kategori individu ini membingungkan karena ada vaksin Covid-19 gratis dan berbayar. Dari sisi komunikasi publik, hal ini disebutnya sangat jelek.
''Vaksin berbayar juga bisa menimbulkan distrust pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya,'' jelas Tulus.
YLKI mendesak VGR (Vaksinasi Gotong Royong) berbayar untuk kategori individu dibatalkan. Ia menyarankan untuk kembali pada kebijakan semula, yakni perusahaan yang membayar, bukan individu.
Aturan baru tentang vaksinasi gotong royong berbayar untuk individu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang merupakan perubahan kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021.
Layanan vaksinasi gotong royong berbayar individu akan dimulai hari ini, Senin (12/7/2021), di beberapa klinik Kimia Farma.
Sebut Kebijakan Biadab
Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri juga mengkritik keras vaksinasi gotong royong individu alias vaksin berbayar.
Dikutip dari detikcom, Faisal menilai kebijakan tersebut biadab, karena membiarkan BUMN berbisnis vaksin.
''Rakyat disuruh gotong royong, untuk mempercepat herd immunity, BUMN dibiarkan berbisnis, ini kan biadab. Apalagi kata paling pantas untuk itu,'' tegasnya kepada detikcom, Ahad (11/7/2021).
Diingatkannya, pasokan vaksin saat ini sangat terbatas, sementara banyak orang membutuhkan vaksin tersebut.
''Vaksin ini pasokannya terbatas, kalau seluruh rakyat Indonesia sudah divaksin oleh pemerintah secara gratis, ada yang vaksinasi 3 kali, ya silakan, barulah bisa ditangani secara bisnis,'' katanya.
Kegiatan vaksinasi perlu dipercepat, kata Faisal, dengan menambah tempat pelayanan vaksin. Faisal tak sepakat jika vaksinasi berbayar ini disebut sebagai cara untuk mempercepat vaksinasi.
''Tidak benar, kalau ingin mempercepat jelas kok, diintegrasikan ayo sehingga outlet-outlet vaksinasi semakin banyak dan semakin mudah dijangkau. Ini namanya bukan gotong royong, kalau gotong royong orang kaya membantu orang miskin, orang miskinnya nggak punya uang, dia gotong royong tenaga. Jadi gotong royong pun dikorupsi,'' paparnya.
Selain itu, sebut Faisal, vaksinasi ini akan melukai perasaan masyarakat yang tidak mampu. Sebab, orang kaya bisa mendapat vaksin lebih cepat. Padahal, vaksinasi seharusnya diberikan berdasarkan prioritas.
''Misal saya orang kaya, nggak mau antre, saya ke Kimia Farma deh, kan vaksinasi ini dibagikan dengan prioritas, prioritas itu berdasarkan risiko. Kalau Kimia Farma nggak, siapa yang bisa bayar dia yang dapat. Teriris nggak hati rakyat yang nggak punya uang,'' ujarnya.
''Bansos aja Juli, Agustus, cuma Rp300 ribu per keluarga per bulan, nggak sanggup mereka bayar vaksin itu,'' ujarnya.***