JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan dukungan penuh terhadap program rumah subsidi bagi wartawan yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Inisiatif ini dinilai sebagai bentuk konkret perhatian negara terhadap kesejahteraan jurnalis.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan pentingnya program ini sebagai pengakuan terhadap peran strategis wartawan dalam menjaga demokrasi.

"Profesi wartawan adalah jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Perhatian terhadap kesejahteraan mereka adalah bagian dari memperkuat demokrasi," ujar Meutya usai penandatanganan nota kesepahaman Rumah untuk Wartawan di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Meutya mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP yang memasukkan wartawan ke dalam daftar prioritas penerima rumah subsidi, sejajar dengan profesi seperti guru, tenaga kesehatan, TNI, dan Polri.

Pemerintah juga melonggarkan batas maksimal penghasilan bagi calon penerima: Rp13 juta untuk wartawan yang sudah berkeluarga dan Rp12 juta untuk yang lajang, khusus di wilayah Jabodetabek.

"Pelonggaran ini memberi akses lebih luas bagi jurnalis dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mendapatkan hunian layak," ucap Meutya.

Ia mengakui bahwa banyak wartawan, terutama di daerah, belum memiliki rumah karena keterbatasan penghasilan. Menurutnya, program ini bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap kontribusi pers dalam kehidupan berbangsa.

"Dengan kehidupan yang lebih sejahtera, wartawan akan semakin profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya," tambahnya.

Program rumah subsidi untuk wartawan ini menargetkan 1.000 unit yang akan disebar di berbagai wilayah Indonesia. Tahap pertama akan dimulai dengan penyerahan 100 unit rumah pada awal Mei 2025.

Kemkomdigi menyatakan siap memfasilitasi komunikasi dan proses verifikasi antara wartawan dan lembaga terkait seperti Dewan Pers serta Badan Pusat Statistik (BPS), agar program ini tepat sasaran.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, juga menyatakan dukungannya melalui penyediaan data akurat yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan berbasis fakta.

"BPS tidak hanya penyedia data, tetapi juga motor penggerak agar statistik menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat sasaran," ujar Amalia. ***