KAMPAR – Suasana pendopo di sebuah rumah sederhana di Desa Pangkalan Baru, Kabupaten Kampar, Riau, siang itu berbeda. Sejumlah tokoh masyarakat desa berkumpul, membahas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan Koperasi Produsen Sawit Sukses Makmur (Koppsa-M) terbukti melakukan wanprestasi.

Alih-alih kecewa, para sesepuh dan warga setempat justru menyambut baik putusan itu. Bagi mereka, keputusan hakim bukan bentuk hukuman, melainkan peluang perbaikan. Kepala Desa Pangkalan Baru, Yusri Erwin, menyebut bahwa vonis tersebut sesuai harapan petani asli desa.

"Putusan ini kami sambut sebagai awal kembalinya Koppsa-M ke jalur semestinya, yaitu menyejahterakan masyarakat. Selama ini kami hanya jadi alat bagi segelintir orang yang haus kuasa," ujar Yusri, Ahad (1/6/2025).

Ia menegaskan, konflik panjang yang merusak harmoni desa seharusnya berakhir dengan adanya ketegasan hukum. Putusan majelis hakim yang dipimpin Hakim Soni Nugraha, menurutnya, adalah buah doa petani yang mendambakan transparansi dan kejelasan kepengurusan koperasi.

Yusri menyebut, pengurus sebelumnya bahkan terjerat kasus pidana, sementara pengurus yang ada kini dinilai belum menunjukkan keterbukaan. Padahal, salah satu pangkal masalah adalah enggannya pengurus membayar cicilan utang kepada PTPN IV, meski hasil sawit tetap mengalir.

"Coba bayangkan, kalau tidak ada PTPN, kebun sudah disita bank. PTPN itu penjamin sekaligus pelaksana pembangunan kebun, atas permintaan masyarakat. Pantas kalau majelis hakim menyebut kebun ini tak akan berdiri tanpa mereka," tegasnya.

Yusri bahkan mempertanyakan klaim tidak mampu membayar, sebab menurutnya, penghasilan dari kebun bisa mencapai Rp3 miliar per bulan. Skema pembayaran pun sudah ditetapkan dari persentase penjualan TBS.

Dalam amar putusan yang dibacakan secara daring pada Rabu (28/5/2025), majelis hakim menghukum Koppsa-M untuk membayar dana talangan pembangunan kebun sebesar Rp140.869.808.707 secara tanggung renteng kepada PTPN IV Regional III. Selain itu, kebun yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) dijadikan jaminan utang dan disahkan oleh pengadilan.

"Utang itu sudah ada sebelum Nuriswan menjabat sebagai Ketua Koppsa-M. Tapi sebagai pengurus sekarang, dia tetap punya tanggung jawab moral dan hukum menyelesaikannya," jelas Yusri.

Ia menyayangkan sikap pengurus yang justru sibuk mengadu dan melakukan perlawanan daripada menyelesaikan akar persoalan. Menurutnya, sudah saatnya pengurus berhenti berkelit dan mengakui utang koperasi agar tidak menyeret nama petani yang tidak tahu-menahu.

Sebagian petani kini disebut sudah mulai hilang kepercayaan terhadap kepengurusan koperasi. Mereka berharap ke depan Koppsa-M benar-benar dikelola untuk kesejahteraan warga, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Kalau memang ingin memperbaiki, ya bayar utang itu. Sederhana saja. Putusan ini adalah kesempatan, bukan kutukan. Saatnya petani tenang dan koperasi kembali pada tujuan awal," tutup Yusri. ***