JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan perkebunan sawit dan industri tambang dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sepanjang tahun ini, pulau Kalimantan kembali tercatat sebagai episentrum dari bencana ekologis tersebut.

Koordinator Kampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian membeberkan data sejak Januari hingga 27 Juli 2026 yang menunjukkan terdapat 34.262 titik panas atau hotspot dengan area terbakar seluas 33.837 hektare di Kalimantan.

"Padahal musim kemarau belum mencapai puncaknya. Secara keseluruhan, terdapat 118.420 hotspot di seluruh Indonesia dengan luas indikatif kebakaran mencapai 107.649 hektare," urainya, Sabtu (22/8/2026).

Lonjakan Titik Panas di Borneo

Kalimantan Barat mencatatkan jumlah titik panas tertinggi dengan 17.236 titik dan luas area terbakar sekitar 28.680 hektare. Provinsi lain di pulau tersebut, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara juga turut dilanda kemunculan titik api.

Walhi mendeteksi peningkatan tajam sepanjang Juli 2026. Jika periode April hingga Juni jumlah hotspot tidak pernah melewati 74 titik per bulan, angka ini melonjak signifikan menjadi 615 titik panas bulan Juli. Kenaikan mencolok terjadi di Kalimantan Barat dengan 778 hotspot, mewakili sekitar 65 persen dari total titik panas skala tinggi di Borneo.

Sementara itu, data spesifik dari Walhi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa 71 persen titik panas kebakaran hutan berada di area konsesi milik perusahaan. Sebanyak 875 titik terdeteksi di konsesi tambang, sedangkan 32 titik lainnya terpantau di area perkebunan sawit.

Dugaan Keterlibatan Korporasi

Berdasarkan identifikasi tingkat kepercayaan tinggi, sedang, dan rendah, Walhi mendata total 11.189 titik panas secara nasional. Dari angka tersebut, sebanyak 1.351 titik api berlokasi di dalam konsesi milik 15 perusahaan. Rinciannya meliputi 699 titik di dalam dan sekitar 5 perusahaan sawit, 285 titik di area 5 perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta 367 titik di wilayah 5 perusahaan tambang.

Sejumlah korporasi yang didapati memiliki titik api di arealnya antara lain PT Limpah Sejahtera, PT Lestari Alam Raya, PT Meskom Agro Sarimas, PT Sumatra Unggul Makmur, PT Trisetya Usaha Mandiri 2, dan PT Sekato Pratama Makmur. Selain itu, terdapat nama PT Bhatara Alam Lestari, PT Arara Abadi, PT Wira Karya Sakti, PT Grace Putri Perdana, Kaltim Prima Coal, Vale Indonesia Tbk, Laman Mining, Weda Bay Nickel, dan Kideco Jaya Agung.

Beberapa perusahaan bahkan tercatat berulang kali memiliki titik api setiap tahunnya. "Keberulangan karhutla ini menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan," tegasnya.

Teguran untuk Negara Tetangga

Dampak asap karhutla dari Indonesia kerap menuai keluhan dari negara tetangga. Namun, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang menilai Malaysia dan Singapura seharusnya ikut berkontribusi dalam pencegahan, mengingat banyak perusahaan dari kedua negara tersebut yang memiliki kebun sawit di Indonesia.

"Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan-jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan, dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang, gitu," cetusnya di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Marwan menegaskan bahwa protes saja tidak cukup tanpa ada tindakan di lapangan dari entitas bisnis negara jiran tersebut. Imbas kabut asap ini telah menyebabkan Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak (JPBN) di Malaysia menutup sementara 108 sekolah di wilayah Serian, Kamis (20/8/2026) setelah Indeks Pencemaran Udara (API) melampaui batas aman. ***