
PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau tetap optimistis menghadapi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang menyusut menjadi Rp8,3 triliun dari sebelumnya Rp9,2 triliun pada APBD 2025. Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, usai rapat bersama DPRD Riau, Rabu (26/11/2025).
Ia memastikan penurunan anggaran tersebut tidak akan mengganggu jalannya program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, Pemprov Riau telah menyiapkan strategi agar kegiatan prioritas di setiap Organisasi Perangkat Daerah tetap berjalan optimal.
“Pemprov Riau tidak khawatir, dengan turunnya APBD tahun depan. Kami sudah menyiapkan strategi agar penggunaan anggaran tetap efisien, meski jumlahnya lebih kecil dari tahun ini,” jelasnya.
Salah satu langkah utama adalah menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak galian C. Ia menekankan bahwa peningkatan ini tidak akan membebani masyarakat.
“Dan kami juga akan opsen dengan kabupaten dan kota se-Riau, yang mana dulu 70-30 dan sekarang kita minta 40 dan kabupaten dan kota 60. Jadi kami ini bekerja untuk masyarakat. Jadi pajak yang kami tingkatkan bukan yang membuat masyarakat terbebani,” tambahnya.
Terkait kegiatan prioritas, Pemprov Riau akan fokus pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ia mencontohkan bahwa tidak semua program pendidikan harus dijalankan jika tidak mendesak. “Misalnya pembangunan laboratorium. Itu tidak urgent karena proses belajar-mengajar masih bisa berjalan tanpa labor baru,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, pembelian alat baru tidak menjadi prioritas apabila peralatan lama masih layak digunakan. Yang terpenting, katanya, adalah memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara cepat dan tepat. Sementara untuk infrastruktur, pembangunan jalan atau jembatan baru juga tidak didahulukan selama fasilitas yang ada masih bisa dipakai.
Menutup keterangannya, SF Hariyanto meminta masyarakat tetap tenang. “Pelayanan dasar tetap menjadi prioritas kami. Dengan strategi yang sudah disiapkan, penurunan APBD 2026 tidak akan mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat,” pungkasnya. ***