PEKANBARU – Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto mengaku belum mendapat informasi resmi mengenai keputusan PT Trada merumahkan 18 dari 22 karyawannya. Pernyataan itu disampaikan saat ia dijumpai di Gedung DPRD Riau, Rabu (26/11/2025).

“Mengenai BUMD akan kita rapikan. Untuk SPR Trada saya belum tahu, belum dengar kabarnya," ujarnya.

"(Laporan secara internal) belum ada. (Perihal audit) saya belum tahu, saya belum dapat beritanya, demi Tuhan,” ujar SF Hariyanto.

Pernyataan itu muncul di tengah polemik keputusan PT Trada—anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah PT Sarana Pembangunan Riau (SPR)—yang merumahkan 18 pegawai dan hanya menyisakan empat karyawan dengan alasan kondisi keuangan yang memburuk.

Keputusan tersebut dibenarkan Direktur PT Trada, Tata Haira. “Perusahaan sudah tidak sanggup lagi membayar kewajiban kepada pegawai, jadi kami mengambil langkah merumahkan sementara sampai kondisi membaik. Hak para pekerja tetap akan kami selesaikan,” katanya saat dihubungi.

Tata menyebut masa perumahan itu belum dapat dipastikan karena manajemen masih mengevaluasi arus kas dan prospek usaha dalam beberapa bulan ke depan. “Saat keuangan perusahaan membaik, para pegawai pasti kami panggil kembali,” ujarnya.

Kebijakan ini menuai perhatian lantaran PT Trada selama ini dikenal sebagai BUMD yang menghasilkan keuntungan dan tengah menangani proyek pembangunan pabrik mini pengemasan minyak goreng bersubsidi. Proyek tersebut ditargetkan selesai akhir 2025 dan digadang mampu menekan harga kebutuhan pokok sekaligus membuka lapangan kerja.

Namun kondisi berbalik setelah pergantian direksi dua bulan lalu. Alih-alih menambah tenaga kerja, manajemen baru justru merumahkan 18 pegawai yang telah ada. ***