PEKANBARU - Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid angkat bicara terkait Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina yang menyampaikan pernyataan kontroversial, terutama tentang kondisi internal perusahaan plat merah tersebut.

"Apa yang dikatakan Ahok itu sebagian juga fakta. Persoalannya kan Ahok menyarankan pembubaran, itu tak sepatutnya diungkap ke publik, itu konsumsi internal," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (PKB) Riau ini kepada GoRiau.com, Kamis (17/9/2020).

Kalaupun ada persoalan-persoalan seperti yang dia sampaikan, lanjut mantan Anggota DPRD Riau dua periode ini, harusnya dibenahi oleh Ahok selaku Komisaris Utama karena dia sudah punya kewenangan yang telah diberikan.

Terkait adanya beberapa orang yang meminta Ahok diberhentikan dari jabatan Komut, menurut Wahid juga tidak tepat. Karena, bagaimanapun juga setiap orang harus melihat dari dua sisi, bukan semata-mata karena ego sektoral lalu meminta Ahok diganti.

"Namanya dia mau membenahi, pasti ada yang nyaman dan tidak nyaman. Tapi jangan pula mentang-mentang mau membenahi, lalu ada persepsi ingin mengganti, itu tidak juga benar," jelasnya.

Kalaupun ada yang tidak beres, maka itu adalah tugas Ahok sebagai Komisaris Utama. Kalau misalnya, tak kunjung beres berarti Ahok yang tidak beres dalam hal mengawasi kinerja direksi.

Komisi VII sendiri, tegas Wahid, sangat terbuka jika memang ada hal-hal yang menjadi keluhan Ahok. Tapi sekali lagi, ia menyesalkan pernyataan Ahok yang dia sampaikan ke publik dan menimbulkan persepsi-persepsi di tengah masyarakat.

"Iya, kita sangat terbuka. Sikap saya, saya sepakat BUMN ini harus dibenahi, supaya dia bisa memberi keuntungan pada negara, bukan untuk oknum. Tapi, Ahok juga tidak perlu ngomong ke sana kesini, itu tak bagus juga. Koridor itu yang harus dijaga," tutupnya.***