
PEKANBARU –Persoalan drainase di sepanjang proyek pelebaran Jalan HR Soebrantas, kawasan Panam, Pekanbaru, mendapat sorotan dari DPRD Kota Pekanbaru. Pembangunan jalan yang tengah dikerjakan Pemerintah Provinsi Riau itu dinilai perlu memperhatikan sistem aliran air agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi permukiman di sekitarnya.
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulfahmi, mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan pelebaran jalan. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan pekerjaan, khususnya pembangunan drainase, tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik tanpa memperhitungkan kondisi aliran air di lapangan.
Hal itu disampaikannya kepada GoRiau, Kamis (19/11/2026), menanggapi keluhan warga terkait kondisi saluran drainase yang diduga tidak lagi berfungsi maksimal setelah adanya pekerjaan pelebaran Jalan HR Soebrantas.
Menurut Zulfahmi, salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan drainase adalah elevasi atau ketinggian serta kemiringan saluran. Ia menilai, pembangunan saluran air tidak seharusnya dilakukan dengan ukuran kedalaman yang seragam tanpa mempertimbangkan arah aliran dan kondisi permukaan tanah.
"Pelaksanaan drainase itu harus mengikuti elevasi dan kemiringannya. Harus ada kajian ke mana air itu dialirkan, sehingga tidak berdampak kepada masyarakat," ujarnya.
Ia juga menyoroti kedalaman saluran yang menurutnya perlu disesuaikan dengan kondisi elevasi di setiap titik. Jika terdapat bagian saluran yang memiliki kemiringan atau kontur lebih tinggi, kedalamannya perlu dibuat lebih besar agar aliran air tetap berjalan menuju saluran pembuangan.
"Jangan 50-50 saja. Kalau ada bagian yang sedikit mendaki, kedalamannya harus ditambah. Bisa jadi 80 sentimeter atau satu meter, sehingga genangan air tidak berdampak ke lingkungan," jelasnya.
Zulfahmi menilai, persoalan drainase tidak hanya berkaitan dengan ukuran fisik saluran, tetapi juga bagaimana memastikan air memiliki jalur pembuangan yang tepat. Tanpa perencanaan elevasi dan kemiringan yang sesuai, pembangunan drainase justru berpotensi membuat air tertahan dan mengalir ke kawasan permukiman.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Riau agar memperhatikan penyelesaian drainase sebelum atau bersamaan dengan pekerjaan pelebaran jalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari pembongkaran kembali jalan yang telah selesai dibangun ketika kemudian dilakukan perbaikan saluran air.
"Harapan kita, sebelum melakukan perbaikan jalan yang besar, lebih bagus drainasenya diselesaikan dulu. Jadi permasalahan banjir ini harus dituntaskan, airnya harus jelas ke mana dialirkan sesuai elevasinya dan tentu ada kajian dari pemerintah," katanya.
Menurutnya, apabila pekerjaan jalan diselesaikan terlebih dahulu, sementara persoalan drainase baru ditangani belakangan, pemerintah berpotensi kembali mengeluarkan anggaran untuk membongkar bagian jalan yang sudah dikerjakan.
"Kalau jalannya dulu, nanti drainasenya belakangan, bongkar-bongkar lagi jalannya kan sangat disayangkan," tambahnya.
Sorotan tersebut muncul di tengah keluhan warga Perumahan RRI yang terdampak genangan setelah hujan deras mengguyur Pekanbaru sejak Rabu (18/11/2026) malam hingga Kamis (19/11/2026) pagi. Warga mengeluhkan saluran air yang diduga tertutup sehingga air dari kawasan permukiman tidak dapat mengalir keluar dan akhirnya masuk ke rumah.
Salah seorang warga bahkan menyebut persoalan tersebut telah berlangsung sekitar satu bulan. Ia berharap Pemerintah Provinsi Riau segera melakukan pembenahan, mengingat November dan Desember masih berada dalam periode musim penghujan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau tengah melakukan pelebaran Jalan HR Soebrantas di dua titik, yakni kawasan pemancar RRI sepanjang kurang lebih 300 meter dan kawasan Universitas Riau sepanjang 505 meter. Setelah pekerjaan selesai, lebar jalan di lokasi tersebut ditargetkan mencapai 16 meter pada satu sisi jalan.
Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Zulfahmi, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pribadinya, merespons keluhan warga tersebut. Ia mengatakan akan meminta jajaran teknis untuk kembali memeriksa kondisi drainase di kawasan proyek pelebaran Jalan HR Soebrantas.
"Waalaikum salam. Nanti biar dicek lagi sama Kabid, Kasi dan PPTK-nya bang," tulis Zulfahmi.
Proyek yang ditujukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Panam itu ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Di tengah pembangunan tersebut, DPRD mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan kapasitas jalan, tetapi juga memastikan infrastruktur pendukungnya berfungsi sebagaimana mestinya. Terlebih, kawasan Panam memiliki aktivitas permukiman dan lalu lintas yang padat sehingga sistem drainase menjadi bagian penting dalam mencegah genangan.
Masyarakat berharap evaluasi terhadap saluran drainase segera dilakukan sebelum pekerjaan pelebaran jalan rampung. Dengan demikian, pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut tidak hanya memperlancar lalu lintas, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan permukiman warga dari ancaman banjir. ***