JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan serta peran tiga pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Pendalaman dilakukan lewat pemeriksaan terhadap ketiga pejabat tersebut sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan kementerian tersebut.

Ketiga saksi yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026) yakni Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Muh Rizal, serta Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya.

"Untuk saksi ASN didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Dirjen. Kemudian saksi MRZ dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Direktur. Sedangkan untuk saksi VEJ, didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, kaitannya dalam penerbitan HGU HGB," jelas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Budi menerangkan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak swasta, R Eko Yufri Krismawan Nugroho. Namun, yang bersangkutan tidak hadir sehingga penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaannya.

Pengusutan perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Senin (14/9/2026), yang mengamankan 19 orang di wilayah Jabodetabek. Dari operasi tersebut, tim penyidik menyita barang bukti elektronik (BBE) beserta uang tunai senilai sekitar Rp106,3 miliar.

Uang tunai tersebut antara lain ditemukan di kediaman Arif dalam beberapa koper merah yang terdiri atas Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 riyal Arab Saudi, serta 981 ringgit Malaysia. Penyidik turut menyita uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, dan Rp49,5 juta di rumah Sontang.

Setelah mengantongi kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan tersangka dan menahan mereka di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak Selasa (15/9/2026). Para tersangka meliputi Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Lampri, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adi, serta lima pihak swasta yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.

Dalam konstruksi perkara, kasus ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Sebagian lahan tersebut diduga masih bersengketa dengan pemilik atau ahli waris sebelumnya yang memegang SHM hingga berujung gugatan ke PTUN Bandung atas sembilan SHGB Summarecon.

Kantah Bogor sempat mengundang ahli waris untuk mediasi yang berujung pencabutan gugatan di PTUN Bandung dan pengajuan blokir atas SHGB Summarecon. Dalam perkembangannya, Sontang diduga enggan membuka blokir serta memecah HGB tanpa arahan atasan, sehingga perantara Summarecon, Yaser bersama Rizal mendekati Erwin guna memuluskan komunikasi dengan Sontang.

Awal Agustus 2026, Sontang melalui Erwin diduga meminta imbalan dengan kode "dua" senilai Rp2 miliar, namun pihak Summarecon hanya menyanggupi Rp1,5 miliar. Uang Rp1,5 miliar itu diduga diserahkan Adrianto Pitojo melalui Yaser dan Rizal kepada Erwin, Kamis (27/8/2026), yang kemudian diteruskan Erwin sebesar Rp200 juta kepada Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan.

Selain perkara Summarecon, KPK menemukan dugaan gratifikasi terkait mutasi-promosi jabatan dan layanan pertanahan lainnya, termasuk dugaan pemberian uang pengurusan HGB oleh PT Bela Parahiyangan Investindo kepada Erwin sebesar Rp2,1 miliar yang disetorkan Rp1,8 miliar kepada Arif. Penyidik juga menemukan dugaan penerimaan Rp8 miliar oleh Lampri bersama Arif dalam sembilan koper merah bertuliskan nama Lampri, serta setoran tunai Rp10 miliar pada mutasi rekening Arif, Senin (7/9/2026) yang masih didalami asal-usul maupun peruntukannya. ***