
PEKANBARU – Pelaksanaan tugas Agrinas dalam mengelola lahan perusahaan yang izinnya disita melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Provinsi Riau mulai menjadi perhatian. DPRD Riau meminta agar pengelolaan lahan sitaan tersebut dievaluasi secara menyeluruh, terutama menyangkut manfaat ekonomi bagi daerah dan keterlibatan masyarakat lokal.
Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri, SH, MSi, mengatakan evaluasi dinilai penting untuk memastikan penertiban kawasan hutan tidak hanya berujung pada pengambilalihan pengelolaan lahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.
Menurutnya, sejumlah persoalan menjadi sorotan. Mulai dari evaluasi perizinan perusahaan yang masih beroperasi, kejelasan proses pengelolaan lahan yang izinnya telah dicabut, hingga sejauh mana hasil pengelolaan aset sitaan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Selain itu, Komisi III DPRD juga mengingatkan agar aktivitas Agrinas tidak menimbulkan gejolak baru di tengah masyarakat, khususnya warga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
"Komisi III akan mengundang Agrinas agar jangan sampai kebijakan yang dijalani Agrinas justru menimbulkan kegaduhan dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat," kata Edi, Kamis (19/11/2026).
Sorotan lain Komisi III menyangkut hasil pengelolaan lahan sitaan yang disebut-sebut belum sebanding dengan luas kawasan yang telah ditertibkan. Bahkan, muncul informasi bahwa nilai hasil yang diperoleh baru mencapai ratusan miliar rupiah se-Indonesia dari jutaan hektare lahan yang menjadi objek penertiban.
Kondisi ini, menurut politisi Gerindra tersebut, perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk bagaimana mekanisme penghitungan hasil, pengelolaan aset, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara.
DPRD Riau juga menegaskan bahwa masyarakat lokal harus mendapatkan ruang sebagai mitra dalam pengelolaan lahan sitaan tersebut.
"Agrinas kita minta tidak hanya menggandeng badan usaha sebagai mitra KSO, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat, koperasi, dan badan hukum lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Riau," ujarnya.
Persoalan kerja sama operasional (KSO) juga menjadi perhatian. DPRD menerima catatan mengenai pola kerja sejumlah KSO yang dinilai terkesan tidak profesional dalam menjalankan tugas di lapangan.
Bahkan, keterlibatan masyarakat lokal dalam struktur maupun pelaksanaan KSO disebut masih minim. Situasi tersebut diduga menjadi salah satu pemicu munculnya konflik di lapangan.
Karena itu, evaluasi terhadap Agrinas dan mitra KSO dinilai mendesak dilakukan. Transparansi pengelolaan, profesionalitas pelaksana, serta keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi prinsip utama.
Penertiban kawasan hutan melalui Satgas PKH pada dasarnya bertujuan mengembalikan penguasaan kawasan hutan yang digunakan secara tidak sah atau ilegal. Namun, setelah penertiban dilakukan, pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan pengelolaan aset negara berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
"Jangan sampai penertiban kawasan hutan hanya mengubah siapa yang mengelola lahan, sementara masyarakat Riau justru menjadi penonton di tanahnya sendiri," pungkasnya. ***