
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas berinisial KH sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Kamis (19/11/2026). Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta tersebut merupakan pengembangan perkara yang menjerat Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH.
Selain KH, penyidik lembaga antirasuah turut memanggil dua saksi lain, yakni aparatur sipil negara (ASN) Bea Cukai berinisial S dan pihak swasta berinisial LPP. Ketiganya dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan perkara dengan tersangka GHH.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama KH, S, dan LPP," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Budi menerangkan, materi spesifik yang didalami penyidik dari ketiga saksi tersebut belum dapat disampaikan ke publik. Langkah ini menambah panjang daftar saksi dari unsur internal instansi kepabeanan maupun swasta yang diperiksa penyidik sepanjang pekan ini dalam mengusut praktik rasuah di sektor penerimaan negara tersebut.
Sebelum memanggil KH, penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak lain secara maraton sejak awal pekan. Senin (16/11/2026), penyidik memeriksa saksi berinisial UK yang pernah menjabat Kepala Seksi Penindakan Cukai I Ditjen Bea Cukai pada 2025.
Sehari berselang, Selasa (17/11/2026), giliran pihak swasta berinisial SP yang dimintai keterangan di Jakarta. Penyidik mendalami dugaan aliran dana atau pemberian uang dari SP kepada tersangka GHH.
Pemeriksaan terus berlanjut Rabu (18/11/2026) dengan memanggil Direktur PT Inti Gria Pramudya berinisial ANP. Sama seperti saksi sebelumnya, ANP diperiksa guna mengurai konstruksi perkara yang melibatkan pejabat Bea Cukai Kediri tersebut.
Pengusutan kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di lingkungan Ditjen Bea Cukai pada Februari 2026. Dari operasi senyap itu, penyidik menetapkan sejumlah pejabat Bea Cukai dan pihak swasta sebagai tersangka.
Penyidikan terus meluas setelah KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada 21 Juli 2026. Hingga September 2026, daftar tersangka bertambah dari kalangan pejabat struktural maupun fungsional, di antaranya Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal, serta Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono.
Turut ditetapkan sebagai tersangka yakni Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai, Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen Cukai, Budiman Bayu Prasojo, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH, serta pejabat fungsional Bea Cukai madya berinisial AD. Sementara dari pihak swasta, penyidik menjerat pemilik Blueray Cargo, John Field, Manajer Operasional Blueray Cargo, Dedy Kurniawan, dan Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo, Andri.
Dalam pengembangan terpisah, KPK kembali menerbitkan satu sprindik umum pada 28 Oktober 2026 untuk membongkar dugaan korupsi di sektor cukai. Penyidik kemudian menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, lalu menyasar enam perusahaan terafiliasi PT Djarum pada 29 Oktober 2026.
Sehari setelahnya, tim penyidik menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggeledahan maraton ini dilakukan untuk mengamankan bukti terkait dugaan kerugian negara di sektor cukai yang ditaksir mencapai triliunan rupiah, termasuk mendalami dugaan pemberian uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah oknum di Bea Cukai. ***