PEKANBARU, GORIAU.COM - Sebanyak 633 paket proyek dengan total anggaran Rp135 miliar di lingkungan Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya (PPCK) Pekanbaru dikerjakan dengan sistem pengadaan langsung (PL). LSM Indonesian Monitoring Development (IMD) menilai keputusan ini mengangkangi Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

''Sistem PL yang diterapkan pihak Dinas PPCK Pekanbaru ini melanggar hukum, yakni tidak memenuhi Pasal 39 Perpres No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi, saya menilai ada indikasi korupsi dan persekongkolan jahat dalam tender proyek di Dinas PPCK Pekanbaru,'' tegas Direktur Eksekutif IMD R Adnan, Minggu (20/7/2014).

Pasal 39 (Ayat 4) Pepres 70/2012 mengatakan, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Kepala Dinas PPCK Pekanbaru Ir. Dadang Purwanto, MT ketika dikonfirmasi wartawan, Minggu (20/7/2014)) siang, tidak berhasil dihubungi. Begitu pun ketika short massage system (sms) diantarkan ke nomor 08126***0000, sampai berita ini dimuat tidak dibalas. ***