BENGKALIS - Sudah lebih satu tahun, 60 orang karyawan BUMD Bengkalis PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhitung sejak 1 Agustus 2015 lalu, pesangon merekasampai sekarang belum juga dibayarkan Pemkab Bengkalis.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin sebagai pemegang saham utama BUMD PTBLJ didesak untuk mencairkan uang pesangon yang sudah dianggakrna diAPBD Bengkalis tahun 2016. Karena hal itu berkaitan dengan nasib anakistri 60 karyawan yang di-PHK, karena mayoritas dari mereka sampaisekarang tidak memiliki pekerjaan tetap.

"Bupati sebagai pemilik saham utama BUMD PT BLJ diminta mencarikanjalan keluar seperti apa. Ini sudah satu tahun kami menunggu, tapipesangon kami tak dibayarkan juga," kata salah seorang mantan karyawanPT BLJ, Muhadi, kamis (11/8/2016).

Dia mengharapkan, karena Direktur Utama PT BLJ yang baru Abdul Rahmantak bisa berbuat apa-apa, seharusnya Bupati sebagai pemegang sahamutama BUMD mencarikan jalan keluarnya. Apalagi beberapa bulan lalu,Komisaris PT.BLJ yaitu Burhanuddin dan Ribut Susanto serta KomisarisUtama Mukhlis ditahan pihak Kejagung soal penyertaan modal BUMD.

"Kepada siapa lagi kami mengadu. Dirut lama masuk penjara, komisarisditahan Kejagung. Sedangkan Dirut baru tak bisa berbuat apa-apa lagi.Hanya kepada Bupati kami mengadu mencarikan solusi. Perusahaan swastasaja dicarikan jalan keluarnya oleh Pemda, masa BUMD tak dipedulikan,"tegas Muhadi lagi.

Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, Muhadi mengatakan,sejak SK pemberhentian sampai sekarang, perusahaan belum memenuhikewajibannya membayarkan pesangon. Padahal di dalam SK itu jelasdisebutkan, bahwa karyawan yang di-PHK akan menerima pesangon sesuaidengan masa kerja dan ketentuan perusahaan. Bahkan berapa besaran yangditerima masing-masing karyawan, juga terlampir dalam SK tersebut.

Direktur PT BLJ yang baru Abdul Rahman pernah berjanji bahwa pesangonkaryawan akan dibayarkan pada akhir Desember 2015. Namun karenaanggarannya tidak masuk dalam APBD Perubahan 2015, maka menunggu APBD 2016.

''Nah kini anggarannya sudah ada di APBD 2016. Namun belum ada jugatitik terang kapan hak kami dibayarkan. Sudah terlalu lama kamimenunggu, anak dan isteri kami perlu makan. Karena kami tidak bekerjalagi,'' ulang Muhadi dengan nada kecewa karena beberapa kali pertemuandengan Pemkab Bengkalis tidak membuahkan hasil.***