PEKANBARU, GORIAU.COM - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2014 untuk triwulan pertama masih di bawah 10 persen. Pelaksanaan kegiatan yang belum sempurna ini sangat dikuatkan dengan rasionalisasi yang dilakukan Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun untuk masing-masing satker.

Bahkan hingga pembahasan APBD Perubahan Provinsi Riau tahun ini, serapan anggaran paling besar hanya mencapai 30 persen. Hal ini disampaikan Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Hardy Djamaluddin.

Menurutnya, serapan APBD Riau tahun 2014 belum mencapai 10 persen. "Diupayakan hingga pembahasan APBD Perubahan, serapan anggaran bisa mencapai 30 persen," harap Hardy.

Rendahnya serapan anggaran oleh masing-masing satker disebabkan penciutan kegiatan-kegiatan yang dinilai mubazir pada tahun ini. Dimana sesuai arahan Gubri, semua kegiatan yang bukan prioritas ditangguhkan, bahkan ada yang dicoret.

Beberapa diantaranya seperti seminar, pelatihan atau penataran, perjalanan dinas pejabat hingga kegiatan lainnya. "Tidak bisa dimaksimalkan karena banyak kegiatan yang tidak menyentuh untuk kepentingan masyarakat umum," kata Hardy.

Untuk itu, pelaksanaan kegiatan akan dimaksimalkan pada APBD Perubahan nanti. Tentunya dengan sejumlah, bahkan hampir seluruh kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Mengenai APBD Perubahan tahun ini, Hardy menyebutkan saat ini masih dalam audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP). Pemprov Riau menargetkan, APBD Perubahan akan terlaksana pada Juni 2014 mendatang.

"Saat ini tengah dalam audit BPKP. Kita targetkan pada Juni mendatang sudah disahkan," kata Hardy.***