PEKANBARU, GORIAU.COM - Entah karena kelelahan atau kurang tidur, tersangka dugaan korupsi, RZ akhirnya ketiduran di ruang sidang. Peristiwa itu terjadi pada sidang lanjutan mantan Gubernur Riau itu di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (13/11/2013) siang.

Pada awal jalannya sidang, RZ hanya terlihat mengantuk dan sempat mengusap matanya, namun begitu Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberi tanggapan atas nota keberatan yang sampaikan penasehat hukum (PH) pekan lalu, Rabu (13/11/2013) siang, RZ justru tertidur.

Meski tidak berlangsung lama, RZ sempat kaget begitu terbangun. RZ terbangun beberapa saat sebelum jaksa mengakhiri tanggapannya. Namun politisi Partai Golkar ini mampu menetralkan suasana dengan duduk seperti biasa.

Seperti diberitakan sebelumnya JPU menolak mentah-mentah atas nota keberatan PH terdakwa. JPU menilai kalau PH RZ tidak cermat dalam membaca dan menganalisis semua surat dakwaan tersebut.

JPU juga menilai semua UU yang dikenakan terhadap terdakwa RZ dan kawan-kwan untuk kasus masalah PON dan Hutan di Pelalawan telah pas dan bisa dilanjutkan. ''Bahwa Pasal 55 KUHP dalam kontruksi surat dakwaan sudah jelas, maka kami menilai bahwa pendapat PH terdakwa adalah pendapat keliru dan tidak mendasar,'' ungkap JPU, Riono, SH dan kawan-kawan dalam persidangan.

Atas dasar itu, JPU menolak semua nota keberatan yang disampaikan PH RZ pekan lalu.

Pada kesimpulannya JPU meminta ke majelis hakim yang dipimpin langsung ketua Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Bachtiar Sitompul, SH, MH adalah sebagai berikut.1. Menolak semua nota keberatan PH Terdakwa2. Menyatakan surat dakwaan telah sah3. Menetapkan perkara ini tetap dilanjutkan

Setelah semua JPU membacakan hasil tanggapan atas nota keberatan yang disampaikan PH pekan lalu, maka majelis hakim minta waktu selama sepekan untuk menilai tanggapan JPU tersebut, dengan hal itu majelis hakim menutup persidangan dan akan dilanjutkan pekan depan.

Seperti diuraikan dalam dakwaan jaksa, Rusli menjadi terdakwa dengan tiga dakwaan sekaligus. Rusli menerima suap dan memberikan suap pada saat pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 terkait pembangunan lapangan tembak, sebagai salah satu fasilitas PON XVIII Riau 2012.

Suap senilai Rp 500 juta diterima Rusli dari konsorsium pembangunan stadion lapangan menembak, PT Adhi Karya. Sedangkan suap diberikan oleh Rusli kepada anggota DPRD Riau guna memuluskan pembahasan Perda tersebut.

Adapun dakwaan lainnya, Rusli terlibat kasus korupsi pengesahan bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk tanaman industri di Pelalawan, Riau, pada 2001-2006. Kasus itu berawal dari kasus kehutanan di Pelalawan berupa dispensasi Rencana Kerja Tahunan kepada 12 perusahaan di Riau. (ade)