PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di salah satu SPBU di Kota Pekanbaru, tepatnya SPBU di Simpang Jalan Kelapa Sawit, Harapan Raya, Selasa (15/3/2022).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPD Demokrat Riau ini melihat langsung bagaimana panjangnya antrean yang didominasi kendaraan pembawa barang.

GoRiau

GoRiau

Kekosongan stok bio solar di sejumlah SPBU di Pekanbaru, jelas Agung, membuat para pengemudi harus berkeliling mencari solar di SPBU lain. Inilah yang kemudian membuat antrean menjadi panjang.

GoRiau

GoRiau

"Misalnya tadi laporan pengemudi, bio solar habis di daerah Kuantan, Labuh Baru, dan lainnya. Mereka cari kesini. Akibatnya, aktivitas mereka yang biasa mulai jam 8, sekarang diatas jam 12, ini kan menganggu," ujar Agung.

GoRiau

GoRiau
Kemudian, sambungnya, para pengemudi mengaku mengantuk 3-4 jam untuk mendapatkan bio solar, sedangkan di SPBU di Harapan Raya ini sekitar 30-40 menit.

GoRiau

Menurut Agung, SPBU ini bisa memiliki stok yang cukup banyak karena mendapat tambahan kuota dari SPBU yang terkena sanksi pembinaan dari Pertamina.

Dalam waktu dekat, katanya, DPRD Riau akan mengundang Pertamina ke DPRD Riau untuk mencarikan solusi. Terutama soal jauhnya harga bio solar dibanding dexlite yang sampai Rp 8.400.

"Kita mau solar tetap ada, karena ini bagian dari kebutuhan. Kita dorong Pemprob membuat regulasi supaya kendaraan mewah tak mengisi BBM subsidi lagi," tuturnya.

Kemudian, untuk SPBU, Agung mengimbau agar ada kebijakan dua jalur supaya antrean tak mengular hingga menganggu aktivitas lalu lintas.

"Kita juga akan menyurati Komisi VII, kita akan berkunjung ke DPR RI untuk menyampaikan bahwa kuota yang didapat itu tak cukup," tegasnya.

Sementara itu, Sales SBM Rayon I Pertamina, Muhajir Kahuripan, mengatakan, pihaknya mengacu kepada kuota yang diberikan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

"Masukan dari Pimpinan DPRD akan jadi evaluasi dan akan kami sampaikan ke atasan. Intinya, bagaimana penyaluran bio solar bisa tepat sasaran," katanya.

Sebenarnya, ujar Muhajir, pihaknya sudah berpedoman pada surat edaran gubernur, dimana kendaraan pribadi hanya boleh mengisi maksimal 40 liter, kendaraan roda enam 60 liter, dan roda lebih dari 6 maksimal 100 liter.

"Kemudian, kendaraan perkebunan, pertambangan serta turunannya tak bisa pakai solar. Kita arahkan ke dexlite," tutupnya. ***