PEKANBARU – DPRD Kota Pekanbaru ikut menyorot dualisme yang terjadi tubuh Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Pekanbaru.

Menurut anggota DPRD Pekanbaru, Suherman, Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau Datuk Syahril Abu Bakar Harus bisa menyelesaikan dualisme ini.

"Ini kan lembaga adat melayu, tentu harus menjunjung tinggi marwah. Jangan disamakan dengan ormas, jadi ini dualisme kepengurusan LAM Kota Pekanbaru ini perlu diselesaikan agar tidak berlarut lama," ucap Suherman, Selasa (15/3/2022).

Politisi Hanura ini terus mendesak agar LAM Riau bisa mengambil sikap dan langkah yang cepat untuk menyelesaikan dualisme antara kubu Muspidauan dan juga kubu Rizaldi Putra.

"Persoalan dualisme ini jangan dibiarkan begitu saja. Harus ada ketegasan dari LAM Riau dan perlu diajak duduk bersama," terangnya.

Lanjut Suherman saat ini tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Senapelan yang menduduki kantor LAM Pekanbaru yang ada di Jalan Senapelan.

"Agar tidak terjadi keributan, mereka tidak boleh berkantor di sana. Jadi kami dari tokoh masyarakat senapelan yang mengambil alih sementara Kantor LAM Kota Pekanbaru sekarang, dan di sana itu betul-betul masyarakat Senapelan," terangnya.

Sebagai tokoh masyarakat Senapelan, Suherman berharap dualisme ini bisa segera diatasi oleh LAM Riau dengan dilakukan secara musyawarah mufakat sebagaimana aturan yang berlaku.

"Kita tegaskan, persoalan ini bisa diselesaikan secara internal agar masyarakat tidak terganggu dalam dualisme kepengurusan LAMR Kota Pekanbaru. Itulah harapan kita dari tokoh masyarakat senapelan," tutupnya. ***