PEKANBARU – Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah IV Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau menjadi sorotan anggota DPRD Riau. Meski mengelola anggaran sebesar Rp46 miliar, kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dinilai masih memprihatinkan.

Anggota Komisi IV DPRD Riau, Manahara Napitupulu, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja UPT IV yang dianggap belum optimal dalam menangani kerusakan jalan provinsi.

"Kinerja UPT IV kurang maksimal dalam menangani jalan provinsi yang rusak, padahal anggarannya cukup besar, Rp46 miliar," tegasnya, Kamis (15/5/2025).

Ia menilai, dengan anggaran sebesar itu, kondisi jalan di Inhu seharusnya sudah jauh lebih baik. Jika digunakan untuk pembangunan jalan rigid, anggaran tersebut dinilai mampu membangun hingga 4 kilometer panjang jalan.

Keluhan serupa juga disampaikan Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan Inhu-Kuansing, Jons Ade Nofendra. Ia menyoroti banyaknya ruas jalan di Inhu dan Kuantan Singingi (Kuansing) yang rusak parah dan belum tersentuh perbaikan.

"Kondisi jalan berlubang ini menjadi keluhan utama masyarakat. Kita berharap ruas jalan Kuansing-Inhu lebih diperhatikan. Kuansing juga bagian dari Provinsi Riau, tentu harus jadi prioritas pemerintah," tegasnya.

Menyikapi kondisi tersebut, para anggota dewan mendesak Dinas PUPR PKPP Riau, khususnya UPT IV, untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Mereka berharap anggaran besar yang telah dialokasikan benar-benar berdampak terhadap kualitas infrastruktur jalan di daerah.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala UPT Wilayah IV, Lutfi Hardi, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan GoRiau.com. ***