SELATPANJANG - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau butuh transportasi laut untuk mobilisasi orang dan peralatan menuju lokasi yang berada di pulau-pulau.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antisipasi Karhutla, yang diikuti Wakil Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar bersama Gubernur Riau dan forkopimda. Kegiatan dalam rangka menciptakan sinergitas kabupaten kota dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam penanggulangan Karhutla di Riau itu, untuk Kabupaten Meranti bertempat di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati, Senin (8/3/2021).

Turut hadir, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Dr H Kamsol MM, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito SIk, Wakil Ketua DPRD Meranti, H Khalid Ali, Danramil 02/Tebingtinggi, Mayor Arm Bismi Tambunan, Kepala Kesbangpol, Tasrizal Harahap, Kalaksa BPBD Meranti, Idris Sudin, Kabid Perda Satpol PP Meranti Piskot Ginting dan peserta lainnya.

Tingkat Provinsi Riau dihadiri oleh Gubernur Riau, Drs H Syamsuar, Wakil Gubernur Riau, H Edy Natar Nasution, Kapolda Riau, Brigjend Pol Agung Setya Imam, Asisten Intel Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, serta pihak terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, ada beberapa arahan yang disampaikan oleh Kapolda Riau kepada pemerintah kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan Karhutla yakni, memperbanyak mesin pompa air, sinergitas dalam mobilisasi aparatur TNI, Polri, MPA di wilayah masing-masing, bentuk Satuan Penanggulangan Karhutla yang dibagi dalam beberapa shift sehingga titik api dapat diawasi 24 jam, penyediaan tabung Oksigen yang dapat dipergunakan oleh petugas pemadam di lapangan dan penyediaan posko pemadaman.

Sementara untuk dari Pihak Kejaksaan Tinggi Riau yang disampaikan oleh Asisten Intel Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto SH MH, menegaskan siap berkoordinasi dengan Kepolisian, dan Pemerintah Daerah dalam pemberian Sanksi kepada perusahaan nakal yang tidak bisa menjaga lahannya dari Karhutla.

"Kita akan memfasilitasi pemberian sanksi pidana dan menuntut secara perdata untuk pemulihan lingkungan akibat pencemaran udara. Sanksi ini untuk memberikan efek jera kepada pihak perusahaan agar lebih serius menjaga lahan konsesinya," ujar Raharjo.

Khususnya untuk penanggulangan Karhutla di wilayah Kepulauan Meranti, seperti disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Meranti, H Khalid Ali, berharap kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk membantu pengadaan transportasi laut untuk mobilisasi orang dan peralatan menuju lokasi Karhutla yang berada di pulau-pulau. Selain itu juga penyediaan peralatan pemadaman api dan transportasi darat.

"Sebagai kabupaten termuda yang sangat minim anggaran kami berharap bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau, seperti transportasi laut, peralatan pemadam, serta alat berat," ucapnya.

Menyikapi hal itu, Gubernur Riau, Drs H Syamsuar, mengaku akan berupaya membantu selama pemberian bantuan tidak bertentangan dengan aturan dan tersedianya dana.(rls)