PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, mengajak Gubernur Riau, Syamsuar untuk merespon 'lampu hijau' dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait tuntutan Dana Bagi Hasil (DBH) Crude Palm Oil (CPO) dengan menjalin koordinasi.

"Katanya kemarin sudah dapat lampu hijau, kalau sudah dapat ayo kita sama-sama, libatkan kami, jangan jalan sendiri. Ini (DBH) sangat menjanjikan, bahkan kami sudah menggaungkannya sejak Komisi III DPRD Riau terbentuk," ujar Husaimi, Rabu (10/11/2021).

Komisi III sendiri sudah menjalin komunikasi dengan beberapa DPRD di provinsi yang merupakan daerah penghasil sawit. Semuanya mendukung apa yang diinisiasi oleh Komisi III DPRD Riau ini.

Tak hanya itu, Husaimi secara pribadi juga melakukan koordinasi dengan Ketua DPW PPP Riau, Syamsurizal yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI Dapil Riau 1.

"Walau itu bukan di komisinya, pak Syamsurizal sangat mendukung, beliau sudah minta data pada saya, dan sudah dipelajarinya, nanti akan sampaikan ke komisi terkait. Karena beliau kan mantan kepala daerah, jadi mengerti soal kondisi keuangan di daerah ini," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah pusat juga masih melakukan perhitungan terhadap resiko fluktuasi harga CPO terhadap keuangan negara, jika sewaktu-waktu tren harga CPO melemah ketika pembagian DBH CPO disepakati.

"Pada saat ini (DBH CPO, red) masih di dalam pembicaraan DPR, mudah-mudahan segera ditetapkan. Kita juga masih melakukan berbagai macam literasi dan perhitungan. Tentunya apa yang menjadi aspirasi daerah ini kita dengarkan juga," kata Wamenkeu, Suahasil Nazara di Rumah Dinas Gubernur Riau, Senin (1/11/2021) malam.

Ia menyadari, bahwa harga CPO saat ini sedang tinggi-tingginya, namun hal itu juga tidak menutup kemungkinan tren tersebut bisa sewaktu-waktu melemah.

"Saat ini harganya (CPO, red) tinggi, kita juga pernah lihat harga CPO pernah tinggi pernah rendah, sehingga ada fluktuasi. Fluktuasi-fluktuasi yang seperti ini yang perlu betul-betul kita lihat. Seakan-akan saat fluktuasi tinggi, ini menarik buat semua orang. Tapi ketika sedang rendah bagaimana situasinya, jangan sampai memberikan resiko kepada keuangan, baik keuangan pemerintah pusat maupun daerah," jelasnya.

Sebagai informasi, saat ini cuan dari CPO sudah mengalahkan pendapatan negara dari sektor Minyak dan Gas (Migas). Yang mana selama ini Migas menjadi sektor primadona bagi Riau maupun nasional. Artinya, DBH CPO diyakini bisa menjadi penopang pembangunan Riau nantinya.

Sayangnya, hasil pajak yang diambil dari CPO semuanya disetor ke Pemerintah Pusat dan masuk dalam anggaran APBN. Riau hanya mendapatkan jatah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk itu, Komisi III DPRD Riau terus menggalang kekuatan untuk menyatukan persepsi para pejabat di daerah penghasil sawit lainnya supaya ada Dana Bagi Hasil (DBH) CPO yang diperuntukkan kepada daerah penghasil. "Kalau upaya kita merubah pasal tentang DBH dengan menyisipkan DBH CPO ini sukses. Maka, Riau bakal memperoleh pemasukan lebih kurang Rp6 triliun per tahun. Ini angka yang sangat besar di tengah krisis keuangan APBD," kata Husaimi kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Kamis (9/7/2020). ***