JAKARTA - Tunjangan aparatur sipil negara (ASN/PNS) serta anggota TNI dan Polri dalam bentuk uang akan dikonversi (diganti) dengan beras yang disediakan oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Dikutip dari Merdeka com, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas berharap rencana ini bisa segera terealisasi. Kebijakan ini jelas sangat menguntungkan petani.

"Kalau saya maunya jadi. Kenapa? Karena itu kan berarti masyarakat petani itu pasti diserap oleh Bulog, dan Bulog juga pasti menyalurkan karena ada tempat salurnya," ujar Budi Waseso usai meninjau distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di Transmart Cempaka Putih, Rabu (15/3/2023).

Dituturkan Buwas, aturan terkait pergantian bentuk tunjangan PNS serta anggota TNI dan Polri ini masih dalam proses evaluasi dan kalkulasi oleh Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Buwas pernah menyampaikan konversi tunjangan dari uang ke beras bisa mengurangi beban finansial. Saat ini, nilai tunjangan beras 10 kilogram untuk anggota TNI, Polri, dan PNS dalam bentuk uang sebesar Rp72.420 per bulan.

Nilai tunjangan tersebut menurut Budi Waseso justru lebih rendah dibandingkan harga beras saat ini yaitu sekitar Rp8.000 per kilogram.

"Sekarang dia rugi dong, coba dicek PNS, TNI dan Polri tunjangan gajinya untuk beli beras berapa nilainya? Rp7.200, sekarang ada tidak beras harga Rp7.200. Paling murah beli Rp8.500-Rp8.800 nombok dong dia, tapi enggak kerasa," ujar Buwas saat melakukan sidak di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (3/2/2023) lalu.

Kualitas Beras Premium

Buwas memastikan, beras yang akan diterima TNI, Polri, dan PNS setiap bulannya berkualitas premium. Mantan Kabareskim Mabes Polri itu kemudian menyampaikan, sejatinya tunjangan terhadap para abdi negara memang dalam bentuk beras. Hanya saja, saat itu, beras yang didistribusikan Bulog kepada para PNS berkualitas buruk.

Kondisi tersebut kemudian menjadi alasan pemerintah menkonversi tunjangan beras menjadi bentuk uang. "Salahnya Bulog pada saat itu, Bulog memberikan beras dengan kualitas yang rendah. Saya termasuk yang ikut merasakan itu," ungkapnya.

Namun, kata Buwas, belum ada jumlah berat beras yang akan menjadi tunjangan TNI Polri, dan PNS. Kemudian, uang yang semula ditransfer kepada para PNS sebagai tunjangan akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Distribusi tunjangan beras juga akan dilakukan dengan skema door to door.

"Jadi kita hanya lihat data alamat rumah door to door," pungkasnya.***