SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Siak mencatat Rp 9,2 miliar tunggakan nasabah di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) se-Kabupaten Siak. Tunggakan tersebut sudah ada sejak tahun 2005 hingga saat ini.

Melihat kondisi ini, Asisten I Pemerintah Kabupaten Siak Fauzi Asni mendesak BPMPD untuk menyelesaikannya. Lebih miris lagi, ternyata Rp 7 miliar dari jumlah tersebut digunakan oleh para Kepala Desa.

"Masalah ini harus disegerakan penyelesaiannya, dan jangan dibiarkan berlarut-larut," ujar Fauzi saat memimpin rapat evaluasi antara Pemkab Siak dan Koordinator Desa Pelaksana UED SP se-Kabupaten Siak di Raja Indra Pahlawan Room (RIPR) Kantor Bupati Siak, Selasa (11/2/2014).

Untuk penyelesaian itu, kata Fauzi sangat tergantung pada bagaimana pendekatan yang akan dilakukan terhadap masyarakat. Sebab, tidak mungkin penunggakan itu terus berlanjut tanpa ada penyelesaian. "Kita tidak mungkin membiarkan masalah ini," katanya.

"Kalau masih bisa dilakukan pembinaan, itu sebuah langkah yang bagus," lanjut Fauzi. Fauzi meminta solusi yang pas dalam situasi saat ini. Supaya, tidak ada benturan di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPMPD Siak Abdul Razak mengaku kesulitan dalam menyelesaikan tunggakan UED SP. Sebab, beban tunggakan berada di perangkat desa. Selain itu, tunggakan yang sudah ada sejak 2005 juga menjadi kesulitan tersendiri. "Itu kesulitan kita dalam menagih tunggakan," katanya.

Untuk itu, BPMPD Siak akan melelang agunan nasabah saat meminjam uang. Langkah itu dinilai lebih efektif untuk menutupi tunggakan selama ini. Pada tahap awal, akan ada dua desa setiap kecamatan yang akan dilelang jaminannya. "Mau tidak mau, agunan tersebut harus dilelang," tegas Razak.

"Kebanyakan yang menunggak itu perangkat desa," kata Razak.

Walau demikian, lanjut Razak, tidak semua desa yang buruk dalam pelaksanaan UED SP. Masih ada desa-desa yang bagus dalam pengelolaannya. "Tidak semua desa yang buruk dalam pengelolaannya," tutur Razak.(rls)