PEKANBARU – Tiga Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada Jum’at (4/3/2022) dilantik dan diambil sumpahnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly bersama dengan 119 orang Pimpinan Tinggi Pratama lainnya di lingkungan Kemenkumham.

Pujo Harinto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau dilantik menjadi Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

GoRiau

Rudi Hartono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi kini mutasi ke Kanwil Sumatera Utara dengan jabatan yang sama. Sedangkan Muhammad Tito Andrianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Keimigrasian dilantik menjadi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta.

Menkumham berpesan empat hal terhadap pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, yaitu pertama untuk selalu menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan dengan komitmen diri bekerja sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan dan dilandasi pada Tata Nilai Ber-AKHLAK dan PASTI agar Target Kinerja dapat tercatat dengan baik.

“Parameter keberhasilan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), dapat mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI, serta serapan anggaran minimal 95% sesuai dengan standar minimal nasional,” kata Yasonna.

Kedua, di tengah kondisi saat ini harus tercapai Kumham yang sehat dan Kumham yang produktif dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan perkantoran, pelayanan publik, dan berbagai aktivitas sosial lainnya. Dukung, sukseskan, dan pastikan setiap kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saudara-Saudara di daerah, terutama di daerah yang ada pertemuan-pertemuan seperti Bali dan lain lain memastikan bahwa dukungan kita untuk suksesnya pelaksanaan G20 dapat terlaksana dengan baik,” ucap Yasonna.

Ketiga, pejabat harus berikan contoh yang baik kepada jajaran dengan disiplin dan hadir tepat waktu, tidak meninggalkan tempat saat bertugas, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi, disiplin pegawai, operasionalisasi, serta zero mistake. Antisipasi fraud berbagai penyimpangan, selalu introspeksi diri dan membuka diri terhadap masukan dan kritik, yang terkadang meskipun kritik itu pahit, namun akan mampu memperbaiki dan membenahi Kementerian Hukum dan HAM yang kita cintai.

Keempat, sinergi dan kolaborasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas. Para Kakanwil juga para Kadiv juga para Ka UPT di tempatnya masing-masing untuk terus berkoordinasi dengan stakeholders yang ada. Sebagai jajaran pemerintah pusat, kita juga harus berkoordinasi dengan Forkopimda di daerah.

“Tidak perlu kasak-kusuk ke kiri, kanan, belakang untuk meraih jabatan. Yang penting tunjukkan prestasimu, integritasmu, kejujuranmu, itu penting untuk memajukan organisasi,” pungkas Yasonna.

Pelantikan dan pengambilan sumpah yang berlangsung secara hibrid ini disiarkan langsung dari Graha Pengayoman, Jakarta dan diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Riau bertempat di ruang serbaguna Ismail Saleh gedung Kanwil Kemenkumham Riau. ***