BANGKOK - Pemerintah Thailand melarang protes dan publikasi berita sensitif pada hari Kamis dalam menghadapi meningkatnya protes yang menargetkan Raja Maha Vajiralongkorn serta Perdana Menteri Prayuth Chan'ocha.

Dalam waktu 30 menit setelah keputusan darurat mulai berlaku pada pukul 4 pagi (2100 GMT), polisi maju ke pengunjuk rasa yang berkemah di luar kantor Prayuth untuk menuntut pencopotannya dan konstitusi baru.

Polisi mengatakan, mereka telah menangkap sekitar 20 orang yang menolak bekerjasama, termasuk dua pemimpin aksi protes yang paling vokal dalam mengkritik kerajaan.

Untuk membenarkan langkah-langkah darurat yang mencakup larangan pertemuan lima orang atau lebih, pemerintah berdalih bahwa aksi menyebabkan terhambatnya iring-iringan mobil kerajaan serta meningkatnya kekacauan, kerugian ekonomi, dan risiko penyebaran virus corona.

"Sangatlah penting untuk memperkenalkan tindakan mendesak untuk mengakhiri situasi ini secara efektif dan segera untuk menjaga perdamaian dan ketertiban," kata keputusan itu dikutip dari reuters.com Kamis (15/10/2020).

Negara itu memang menghadapi beberapa aksi unjukrasa belakangan ini. Demonstrasi terbaru membawa puluhan ribu pengunjuk rasa pada hari Rabu. Mereka berbaris ke pusat kantor pemerintahan dan bersumpah untuk tetap tinggal sampai Prayuth pergi. Sebagian besar pergi semalaman. Beberapa orang yang mencoba melawan gerak maju polisi di belakang barikade darurat, dengan cepat dibersihkan petugas.***